Jokowi Rajin Kunjungan Kerja Jelang Pilpres, Istana Bantah Kampanye untuk Prabowo-Gibran

Moeldoko memastikan Jokowi tidak membahas soal pemilu dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah. Hal yang sama, kata Moeldoko, juga dilakukan Jokowi saat melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Jadi apakah itu konteksnya pemilu? Enggak ada berbicara itu. Sama sekali enggak pernah terucap dari Presiden, enggak ada," ucap Moeldoko.

Dalam satu bulan terakhir, Jokowi memang sering berkegiatan di luar daerah dan bahkan ke luar negeri. Kegiatan kunjungan kerjanya tersebut lebih banyak dilakukan dibandingkan sebelum tahapan pemilu 2024 dimulai.

Jokowi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri mulai awal Desember, yakni ke UEA, kemudian ke Jepang, dan terakhir ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

Sedangkan kunjungan kerjanya di sejumlah daerah mulai dari NTT, Jateng, IKN, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Solo, Jawa Barat, dan Banten.

Dalam seminggu terakhir ini, Jokowi tercatat hanya satu hari berkegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada 8 Januari, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Depok, Jawa Barat, dan Banten.

Selanjutnya, pada 9 Januari, Jokowi melakukan sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta. Namun sore harinya, dia bertolak ke Filipina untuk melakukan lawatan ke luar negeri.

Jokowi kunjungan ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam berlangsung pad 9-14 Januari 2024. Sedangkan pada Senin (15/1/2024) hari ini, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Surabaya Jawa Timur.

Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap netralitas dalam pemilu 2024 terjaga dengan baik. Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, jika presiden tidak netral, maka anggaran yang dikeluarkan negara akan sia-sia.

"Kita semua harus menjaga presiden supaya netral. Karena begitu, presiden dan anak buahnya sampai ke bawah enggak netral, pemilu akan hancur legitimasinya. Triliunan biaya yang kita keluarkan untuk pemilu sia-sia," ujar Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2023).

Menurut Cak Imin, ketidaknetralan presiden dan aparat negara dalam pemilu akan merusak demokrasi. Dia menyebut, jika demokrasi sudah rusak, maka sulit untuk memperbaikinya.

"Rusaknya demokrasi akan terganggu, sampai 3 kali pemilu lagi belum tentu sehat. Bisa jadi kita mengulang dari titik nol demokrasi. Karena itu wajib hukumnya kita lawan kecurangan, kita awasi kecurangan," kata Cak Imin.

"Kita mohon-mohon Pak Jokowi mengakhiri jabatannya untuk betul-betul menjaga netralitas," ucap Cak Imin.

Sebelumnya, Cak Imin menyarankan para menteri Kabinet Indonesia Maju menjaga nama baik Presiden Jokowi di momen pemilu 2024 ini.

Pernyataan Cak Imin ini sekaligus menanggapi soal pertemuan yang dilakukan Jokowi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga capres nomor urut dua Prabowo Subianto pada Jumat, 5 Januari 2024.

Jokowi juga diketahui bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga mendukung Prabowo dalam pilpres 2024. Pertemuan Airlangga dengan Jokowi terjadi pada Sabtu (6/1/2024).

"Ya kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus menerus. Jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan," ujar Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).