Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap berkegiatan di luar Istana Kepresidenan Jakarta dalam sebulan terakhir. Jokowi akhir-akhir ini sering melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar negeri.
Moeldoko membantah bahwa kunjungan Jokowi ke luar daerah bentuk turun gunung untuk kampanye pilpres 2024. Terlebih, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Baca Juga
"Ora (tidak). Turun gunung opo (apa)," kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).
Advertisement
Moeldoko mengatakan Jokowi mencatat daerah-daerah mana saja yang sudah dan belum dikunjunginya dalam sepuluh tahun terakhir. Karena itu, Moeldoko pun meminta agar berbagai pihak tidak melihat kunjungan kerja Jokowi ke daerah dari sisi negatif.
"Begini ya, Presiden itu sudah menghitung selama 10 tahun sudah berkunjung ke mana saja. Sudah dihitung. Jadi itulah cara melihatnya dari sisi mana. Kalau dari sisi yang negatif, pasti akan memunculkan kesimpulan yang salah," ujar Moeldoko.
Moeldoko menuturkan kedatangan Jokowi ke daerah-daerah untuk bertemu dengan masyarakat, apabila dilihat dari sisi positif. Menurut dia, masyarakat yang menyambut Jokowi di daerah lebih ramai dibandingkan pilpres 2019.
"Saya sampai katakan, 'ini kok lebih dari pemilu yang dulu Pak ya'. Masyarakatnya, kondisinya seperti itu. Dulu saya mendampingi beliau ke Aceh sepi-sepi saja. Tapi kemarin beliau datang ke Aceh, sungguh luar biasa sambutan masyarakat Aceh," tutur Moeldoko.
Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto, terlihat sedang mengadakan makan malam bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah restoran di Jakarta Pusat Pada Jumat (5/1/2024). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tampak mengenakan baju...
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Jokowi Tak Bahas Pemilu dalam Setiap Kunjungan ke Daerah
Moeldoko memastikan Jokowi tidak membahas soal pemilu dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah. Hal yang sama, kata Moeldoko, juga dilakukan Jokowi saat melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Jadi apakah itu konteksnya pemilu? Enggak ada berbicara itu. Sama sekali enggak pernah terucap dari Presiden, enggak ada," ucap Moeldoko.
Dalam satu bulan terakhir, Jokowi memang sering berkegiatan di luar daerah dan bahkan ke luar negeri. Kegiatan kunjungan kerjanya tersebut lebih banyak dilakukan dibandingkan sebelum tahapan pemilu 2024 dimulai.
Jokowi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri mulai awal Desember, yakni ke UEA, kemudian ke Jepang, dan terakhir ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.
Sedangkan kunjungan kerjanya di sejumlah daerah mulai dari NTT, Jateng, IKN, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Solo, Jawa Barat, dan Banten.
Dalam seminggu terakhir ini, Jokowi tercatat hanya satu hari berkegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada 8 Januari, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Depok, Jawa Barat, dan Banten.
Selanjutnya, pada 9 Januari, Jokowi melakukan sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta. Namun sore harinya, dia bertolak ke Filipina untuk melakukan lawatan ke luar negeri.
Jokowi kunjungan ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam berlangsung pad 9-14 Januari 2024. Sedangkan pada Senin (15/1/2024) hari ini, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Surabaya Jawa Timur.
Advertisement
Cak Imin: Kami Mohon Pak Jokowi Akhiri Jabatan dengan Menjaga Netralitas Pemilu
Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap netralitas dalam pemilu 2024 terjaga dengan baik. Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, jika presiden tidak netral, maka anggaran yang dikeluarkan negara akan sia-sia.
"Kita semua harus menjaga presiden supaya netral. Karena begitu, presiden dan anak buahnya sampai ke bawah enggak netral, pemilu akan hancur legitimasinya. Triliunan biaya yang kita keluarkan untuk pemilu sia-sia," ujar Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2023).
Menurut Cak Imin, ketidaknetralan presiden dan aparat negara dalam pemilu akan merusak demokrasi. Dia menyebut, jika demokrasi sudah rusak, maka sulit untuk memperbaikinya.
"Rusaknya demokrasi akan terganggu, sampai 3 kali pemilu lagi belum tentu sehat. Bisa jadi kita mengulang dari titik nol demokrasi. Karena itu wajib hukumnya kita lawan kecurangan, kita awasi kecurangan," kata Cak Imin.
"Kita mohon-mohon Pak Jokowi mengakhiri jabatannya untuk betul-betul menjaga netralitas," ucap Cak Imin.
Sebelumnya, Cak Imin menyarankan para menteri Kabinet Indonesia Maju menjaga nama baik Presiden Jokowi di momen pemilu 2024 ini.
Pernyataan Cak Imin ini sekaligus menanggapi soal pertemuan yang dilakukan Jokowi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga capres nomor urut dua Prabowo Subianto pada Jumat, 5 Januari 2024.
Jokowi juga diketahui bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga mendukung Prabowo dalam pilpres 2024. Pertemuan Airlangga dengan Jokowi terjadi pada Sabtu (6/1/2024).
"Ya kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus menerus. Jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan," ujar Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.