Ketua Sementara KPK Minta Capres-Cawapres Terpilih Kuatkan Peran LHKPN

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) 2024 untuk berkomitmen memperkuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Bahkan, sanksi pencopotan jabatan bagi pejabat yang tak patuh melaporkan harta kekayaan ke KPK dinilai perlu dilakukan.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penguatan Anti Korupsi atau PAKU Integritas yang digelar KPK di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.

Dia mengatakan, Undang-Undang No 28 Tahun 1999 yang menjadi dasar bagi KPK melakukan pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN, namun UU tersebut tidak menyebutkan sanksi yang tegas, selain sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan kewajiban.

Akibatnya, saat ini kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap diabaikan oleh sekitar 10 ribu dari 371 ribu penyelenggara negara.

"Pemeriksaan LHKPN dan kasus korupsi menunjukkan bahwa LHKPN hanya dianggap administratif dan tidak ada sanksi bagi LHKPN yang tidak mencantumkan seluruh harta. Realitanya penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara lengkap dan benar LHKPN-nya tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan lainnya," ujar Nawawi Pomolango.