Top 3 News: 458 Rumah Terendam Akibat Banjir di Kota Pangkalpinang Bangka Belitung

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadi bencana banjir dengan ketinggian antara 20-30 sentimeter di wilayah Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung. Banjir terjadi sejak Senin, 15 Januari 2024 pukul 12.30 WIB.

“Banjir terjadi karena hujan berlangsung selama 5 jam dengan intesitas sedang hingga lebat disertai angin kencang ditambah pasang air laut di angka 2,6 meter,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam siaran pers, Rabu 17 Januari 2024.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BNPB, banjir berdampak ke sejumlah titik, meliputi kelurahan Bukit Sari, Air Kepala Tujuh, Tuatunu Indah, Kacang Pedang di kecamatan Gerunggang. 

Kemudian Kelurahan Rejasari di Kecamatan Pangkal Balam. Kelurahan Kejaksaan, Genas, Batin Tikal di kecamatan Tamansari, dan kelurahan Sriwijaya di kecamatan Grimaya. BNPB memastikan tidak ada korban jiwa akibat bencana ini.

Selengkapnya...

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkap rencana pemerintah menghentikan sementara pengalokasian dana pendidikan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pasalnya, kata dia, saat ini ada Rp150 triliun dana LPDP yang masih mengendap dan belum terpakai.

"Tinggal kita tingkatkan efisiensinya. Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp150 triliun itu," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 16 Januari 2024.

Dia menjelaskan selama ini pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN untuk dana pendidikan. Dari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun dianggarkan untuk dana beasiswa LPDP.

"Tiap tahun dari 20 persen anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp20 triliun di dalam dana abadi. Sekarang numpuk sekitar Rp136 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun?," tutur Muhadjir.

Selengkapnya...

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) merespons isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam 'Petisi 100'.

Menurutnya wacana tersebut merupakan persoalan hukum yang patut dibicarakan ahli hukum. JK pun memilih tak banyak komentar.

"Itu masalah hukum, saya kira mungkin biar para-para ahli hukum yang membicarakannya. Kita tidak tahu itu," kata JK kepada wartawan di Bandar Udara Arung Palakka, Bone, Sulawesi Selatan, Rabu 17 Januari 2024.

Diketahui, isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali bergulir jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sejumlah pejabat dan tokoh pun ramai-ramai menanggapi isu pemakzulan Jokowi yang kembali mencuat jelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang kian dekat.

Selengkapnya...