Marak Alih Fungsi di Puncak, Anggota DPR Minta Lahan HGU Diaudit

Liputan6.com, Jakarta - Alih fungsi hutan dan lahan perkebunan teh di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belakangan ini makin marak.

Kawasan yang sejatinya sebagai penunjang resapan air dan fungsi vegetasi, kini banyak berubah fungsi menjadi area komersial seperti restoran, wisata alam, hingga tempat penginapan dan sejenisnya.

Praktik alih fungsi lahan ini mencuat setelah ada aksi protes dari masyarakat Puncak yang mengatasnamakan Forum Tugu. Mereka meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII menyetop perusakan kebun teh dan daerah resapan.

Menanggapi protes warga, anggota DPR RI, Mulyadi mendesak perlu adanya audit investigatif terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) maupun hutan milik Perhutani di kawasan Puncak yang dijadikan area komersial melalui kerja sama operasional (KSO).

Menurutnya, audit investigatif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak negatif dan positif terhadap tanah HGU yang dikuasai oleh pengusaha swasta melalui KSO. Dampak yang dimaksud meliputi resapan air, fungsi vegetasi, dan terhadap masyarakat sekitar.

"Alih fungsi perkebunan teh akan semakin menyempit gara-gara KSO. Laporan yang saya terima, satu pengusaha bisa menguasai ratusan hektar dan ini adanya pembiaran. Itu maksud saya diperiksa dicek ulang, apakah dari sisi regulasi ada kebijakan overlap ataupun melanggar. Audit termasuk juga yang dikelola oleh Perhutani," ujar Mulyadi usai menemui perwakilan warga Cisarua, Rabu (17/1/2024).

Anggota Komisi V DPR RI ini mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan warga Kecamatan Cisarua khususnya di Desa Tugu Selatan dan Desa Tugu Utara, mereka khawatir alih fungsi lahan menjadi sumber bencana bagi kehidupan khususnya warga setempat maupun ekosistem mahluk hidup lain.