Top 3 News: Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur, Begini Respons Mahfud Md hingga Istana

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md angkat bicara soal kabar Sri Mulyani berencana mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Mahfud mengaku tak mengetahui soal isu yang dihembuskan ekonom, Faisal Basri itu.

"Enggak tahu saya. Saya enggak tahu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu mengatakan dirinya tak pernah berbicara soal pengunduran diri dengan Sri Mulyani.

"Enggak pernah bicara begitu dengan Bu Sri Mulyani," ujarnya.

Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju dihembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri. Selain Sri Mulyani, Faisal Basri juga menyebut sejumlah menteri lainnya juga berencana untuk mundur.

Salah satunya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Faisal menyebut, daftar menteri yang akan mundur lainnya dengan latar belakang teknokrat, bukan berasal dari partai.

Selengkapnya...

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab isu Sri Mulyani akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu).

Ari menekankan bahwa saat ini semua menteri kabinet Indonesia Maju tetap solid membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga purna tugas pada Oktober 2024.

"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," kata Ari kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).

Dia enggan menanggapi isu ada menteri yang siap mundur atau tak nyaman di pemerintahan Jokowi. Ari meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pihak yang menyebarkan isu.

"Terkait isu yg sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," tutur Ari.

Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju dihembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri. Selain Sri Mulyani, Faisal Basri juga menyebut sejumlah menteri lainnya juga berencana untuk mundur.

Salah satunya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Faisal menyebut, daftar menteri yang akan mundur lainnya dengan latar belakang teknokrat, bukan berasal dari partai.

Selengkapnya...

Skandal pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) kembali bikin geger. Tak tanggung-tanggung skandal pungli tersebut diduga melibatkan 93 pegawai dan nilainya mencapai Rp6,148 miliar.

Hal itu sebagaimana diungkap oleh Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho pada Senin 16 Januari 2024.

"Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian itu total kami di Dewas," kata Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan.

Albertina menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli rutan KPK tersebut bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp504 juta.

"Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima itu paling sedikit itu menerima Rp1 juta, dan yang paling banyak menerima Rp504 juta sekian itu yang paling banyak," ujarnya.

Selain itu, Pemeriksaan oleh Dewas KPK juga menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli di Rutan KPK.

Sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuah itu akan berhadapan dengan Majelis Sidang Kode Etik Dewan Pengawas KPK pada Rabu, 17 Januari 2024.

Albertina mengatakan sidang kode etik itu akan terbagi dalam sembilan berkas, masing-masing enam berkas untuk 90 orang dan tiga berkas lainnya masing-masing untuk satu orang.

"Kasus pungli rutan ini dibagi dalam enam perkara yang akan disidangkan segera dan ada tiga lagi yang akan disidangkan setelah perkara ini. Jadi, kita bagi dalam sembilan berkas karena yang terlibat cukup banyak ada 93 (orang)," katanya.

Selengkapnya...