Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos dari pemerintah untuk masyarakat akan terus dilakukan meski di tengah kontestasi Pemilu 2024.
“Pemilu kan tidak bisa semuanya kita stop, karena ini kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan pemilu. Jadi pemerintah akan lanjutkan, karena ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi,” tutur Airlangga di Kantor Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024).
Baca Juga
Daya beli dan inflasi, kata Airlangga, merupakan bagian dari upaya pertumbuhan ekonomi. Hal itu merupakan poin krusial dalam memajukan Indonesia.
Advertisement
“Pertumbuhan ekonomi kan nggak bisa dihentikan karena adanya pemilu,” jelas dia.
Dia pun memastikan tidak ada unsur politis dalam pemberian bansos dari pemerintah untuk rakyat. Yang pasti, kontestasi Pilpres 2024 tidak boleh menjadi pengganjal upaya negara mensejahterakan rakyat.
“Ya tentunya kan ini program pemerintah. Dan diberikan masyarakat langsung,” Airlangga menandaskan.
Pastikan Distribusi Bansos Tepat Sasaran
Sebelumnya, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyambangi Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan kerjanya ke sana dalam rangka memastikan distribusi bantuan sosial atau bansos dari pemerintah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
“Tentunya pada siang hari ini adalah pembagian daripada bantuan beras bulog, merupakan bantuan yang oleh Bapak Presiden diputuskan dalam sidang kabinet, dan bantuan beras ini 10 kilo per Keluarga Penerima Manfaat dan diterima oleh 22 juta KPM,” tutur Airlangga di Kantor Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024).
Airlangga pun sempat berdialog dengan warga yang hadir. Sebagian di antaranya malah mengaku belum pernah menerima bansos, baik dalam bentuk beras hingga bantuan langsung tunai alias BLT.
Mendengarkan suara masyarakat, dia pun langsung mempertanyakan PT Pos yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bansos, salah satunya BLT El Nino senilai Rp200 ribu per bulan bagi keluarga harapan.
“Jadi arahan Pak Presiden ini yang diundang yang menerima 22 juta, tapi harusnya dicek nih dari Pos apakah bapak ibu yang kemarin berhak menerima. Harusnya ada dua, satu beras 10 kilo, Bantuan Langsung Tunai el nino Rp200 ribu per bulan. Jadi tahun kemarin dua kali, Rp400 ribu. Nah ke depan tiap bulan dapat Rp200 ribu,” jelas dia.
Advertisement
Bansos El Nino
Adapun program bansos berupa beras dan BLT tersebut diterapkan dalam rangka mengantisipasi fenomena el nino, di mana terpantau untuk wilayah Kalimantan penanaman padi mundur tiga, sementara di Jawa mundur dua bulan.
“Sehingga program 10 kilo merupakan kebutuhan mereka yang besarnya bisa 25-40 kilo per bulan. Jadi ini signifikan. Dan alokasi beras di Jabar ini untuk 4.445.601 penerima bantuan pangan. Dan di Kota Bandung sendiri ada 109.333 dan di kecamatan ini ada 5580. Dan stok bulog di Kabupaten Bandung ada 9950. Sehingga tentunya kita lihat bulog mempunyai cadangan cukup untuk menjalankan program ini,” Airlangga menandaskan.