Menko Airlangga Sebut Proyek Giant Sea Wall Butuh Rp700 Triliun, Banyak Investor Tertarik

Surplus neraca perdagangan — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan pada bulan Desember 2023 dengan nilai yang mencapai USD3,31 miliar.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pulau Jawa bagian utara membutuhkan anggaran sekitar Rp700 triliun. Sejauh ini, Proyek Strategis Nasional (PSN) itu akan menggandeng pihak swasta dan cukup banyak investor yang tertarik.

"Estimasi biaya mungkin bisa Rp 600 sampai Rp 700 tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun," tutur Airlangga di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/1/2024).

Airlangga menyebut, pemerintah memang masih mengkaji berbagai aspek perihal proyek pembangunan giant sea wall, termasuk skema public private partnership. Terkait investor yang tertarik, dia masih enggan membeberkan pihak yang dimaksud.

"Dananya investor banyak yang mau masuk," jelas dia.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan kebijakan tersebut sangat penting dalam rangka melindungi masyarakat, khususnya di utara Pulau Jawa yang terancam banjir rob seiring perubahan iklim.

"Kita akan melihat di pesisir utara dampak ke masyarakat dan dampak kepada kawasan ekonomi yang ada di sana karena kawasan ekonomi kita sebagian besar di utara dan ini bisa terancam oleh rob," Airlangga menandaskan.

2 dari 3 halaman

Prabowo Dorong Proyek Giant Sea Wall, Ganjar: Sepertinya Memang Satu Guru dengan Saya

Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menanggapi Prabowo Subianto yang mendorong kelanjutan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantai Utara atau Pantura Jawa. Dia pun berseloroh tampaknya memiliki guru yang sama.

“Oiya saya kira ide bagus ya, Pak Prabowo yang menyampaikan? Kayak memang dia satu guru dengan saya,” tutur Ganjar usai menginap di rumah warga Tegal, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024).

Ganjar pun tidak mempermasalahkan kapasitas Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) yang malah mengulas perihal tersebut dalam seminar nasional.

“Ya nggak apa-apa, mungkin dia menteri pertahanan laut kan,” jelas diaz.

“Tapi memang benar dari sisi ketahanan itu penting karena kalau kemudian itu bisa diamankan ya kita semua berpikir, saya terima kasih kalau kita bisa mendapatkan dukungan, apakah bentuknya giant sea wall atau di beberapa titik itu organik,” sambung Ganjar.

Proyek Giant Sea Wall sendiri telah digarap oleh Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dia pun tidak menilai Prabowo meniru gagasan tersebut lantaran selama pemerintahan Presiden Joko Widodo pun telah dilakukan.

“Karena kami pernah bekerja sama cukup lama dengan Belanda, apalagi di Demak, terus kemudian sedikit Tegal, dan Kota serta Kabupaten Pekalongan agak panjang. Pak Basuki (Menteri PUPR) sudah mengerjakan itu, bagus banget itu. Tapi memang perhitungannya musti serius betul itu,” ungkapnya.

“Enggak dong (mencontek), saling mendukung. Kan positif toh. Kan beliau kemarin sampai tiga kali ya sama terus sama saya, memang kita (sepertinya satu guru),” Ganjar menandaskan.

3 dari 3 halaman

Proyek Giant Sea Wall Harus Dilanjutkan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa harus dilanjutkan. Menurut dia, bila proyek ini tidak diteruskan, maka kawasan Pantura alias pantai utara Jawa tenggelam.

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa? Ini masalahnya bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus, kalau tidak, pantai utara tenggelam," kata Prabowo dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall di Kempinski Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

Capres nomor urut 2 ini menyebut, daratan di pesisir utara Jawa atau Pantura terancam tenggelam hingga banjir rob. Hal ini membuat kehidupan sebagian masyarakat Pantura sangat mengenaskan dan tidak manusiawi.

"Kualitas hidup sebagian rakyat kita yang sungguh-sungguh mengenaskan dan tidak manusiawi tidak boleh disebut hal lumrah dan ditoleransi untuk 10-15 tahun mendatang," kata Prabowo.