Mahfud MD Singgung Aparat Beking Tambang Ilegal, Begini Respons KSAD Maruli

Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 03 Mahfud MD soal dugaan banyak mafia tambang ilegal yang dilindungi (backing) aparat tengah menjadi sorotan. Setelah disinggung ketika debat cawapres di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) kemarin.

Menanggapi dugaan dari Mahfud, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menilai ucapan tersebut hanya sebagai peringatan. Karena belum jelas aparat yang dimaksud oleh Mahfud apakah dari pihak TNI atau bukan.

“Aparat bisa juga aparatur sipil. Belum lengkap itu,” kata Maruli kepada awak media di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Sebab, Jenderal Bintang Empat TNI AD menyatakan saat ini sulit rasanya untuk para prajurit melakukan penyimpangan di tengah masyarakat. Karena sekarang, sudah sangat mudah bagi masyarakat memviralkan setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit.

“Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini. Terus terang saja ini, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang. Jadi nggak seberani itu lagi kita,” ujarnya.

Maruli juga menyinggung soal hukuman berat yang akan menanti bagi setiap prajurit terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga, dia meragukan apabila aparat yang dimaksud melindungi mafia tambang berasal dari prajurit TNI AD.

“Akhirnya dia (prajurit) betul-betul tidak berani melanggar (karena hukuman berat). Kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira. Kalau kita bermain-main dengan tambang menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” tuturnya.

“Jadi yang saya bilang itu, aparat itu yang mana? Karena yang punya kewenangan itu kan sebetulnya dari Kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas, kami itu nggak tahu sebetulnya (soal tambang),” tambahnya.

Namun demikian, Maruli memastikan pihaknya akan merespons cepat apabila ada dugaan keterlibatan prajurit dalam membekingi tambang ilegal. Sebagaimana, kasus-kasus terdahulu yang mana banyak prajurit telah dicopot dan dihukum atas pelanggarannya.

“Saya kira laporan seperti ini, ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini, itu banyak yang dicabut jabatannya. Anggota-anggota juga banyak. Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” tuturnya.