Ikut Regulasi Full APBN sejak 2014, Subsidi Angkutan Udara Penumpang dan Barang Diusulkan dari APBD

Liputan6.com, Samarinda APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama ini memberikan subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penerbangan perintis di Kaltim sendiri, melayani beberapa rute di antaranya, Samarinda-Long Apung (Malinau Kaltara), Samarinda-Datah Dawai (Mahakam Ulu), Datah Dawai-Melak, Samarinda-Maratua, Maratua-Berau, dan Samarinda-Kongbeng (Kutai Timur).

Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim Heru Santosa menjelaskan bahwa sebelumnya Subsidi Angkutan Udara Penumpang Penerbangan Perintis memang didanai APBD Kaltim. Namun, sejak kewenangan penyelenggaraan penerbangan udara diambil alih pemerintah pusat pada 2014, Subsidi Angkutan Udara Penumpang Penerbangan Perintis sepenuhnya didanai oleh APBN.

"Sejak ada regulasi itu, kami di provinsi tidak bisa lagi menganggarkan subsidi angkutan udara. Karena tidak ada lagi kewenangannya di kami, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga ketat soal itu," ujar Heru kepada Tim Liputan Diskominfo Kaltim.

Pihaknya kini hanya mampu mengajukan usulan rute dan jumlah frekuensi penerbangan kepada Kementerian Perhubungan. Alokasi anggaran Subsidi Angkutan Udara Penumpang Penerbangan Perintis dari APBN sendiri, sekitar Rp19-20 miliar per tahun. Meski demikian, kata Heru, Dishub Kaltim berencana mengajukan usulan pembiayaan Subsidi Angkutan Udara dari APBD, terutama untuk Subsidi Angkutan Udara Barang ke daerah-daerah remote area di Kaltim.

"Kami mengusulkan adanya subsidi barang melalui APBD, mempertimbangkan besarnya disparitas harga di daerah pedalaman. Dengan subsidi angkutan udara barang semoga bisa membantu, tapi sebelum itu tentu butuh koordinasi dengan OPD terkait," kata Heru.

Wacana pembiayaan subsidi angkutan udara barang itu, menurut Heru masih dimungkinkan dengan alasan mendukung program daerah dalam kegiatan tertentu. Selama tidak melangkahi regulasi penyelenggaraan penerbangan yang dipegang Pemerintah pusat.

"Saya dengar kalau untuk mendukung program OPD lain, bisa. Misal membantu Disperindagkop atau Biro Ekonomi untuk menekan inflasi. Tapi kebenarannya apa, rujukannya apa, butuh verifikasi. Kami masih menyiapkan kajiannya. Tapi melihat contoh di Kaltara itu bisa penyaluran APBD untuk subsidi ongkos angkut," ujar Heru.

Wacana lain yang diusulkan adalah, mendanai Subsidi Angkutan Udara Penumpang Berau–Maratua melalui APBD dalam upaya mendukung program kepariwisataan. Rencana itu, sudah dibahas bersama oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melibatkan pihak airlines swasta.

Heru mengatakan bahwa intervensi pemerintah daerah diperlukan dalam mendukung program pembangunan. Contoh tersebut sudah dilakukan Pemkab Kutai Barat yang menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk membuka kembali rute penerbangan Balikpapan-Melak yang sempat macet karena Pandemi COVID-19.

"Sedang dalam pembahasan juga, Pemkab Toraja menjalin kerja sama dengan airlines untuk membuka rute penerbangan Toraja- Balikpapan. Jadi memang ada celah itu, melalui APBD bisa mendanai, membantu membuka konektivitas daerah melalui transportasi penerbangan," ujarnya. 

(*)