KPK Umumkan 3 Tersangka Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker, 2 Langsung Ditahan

Dugaan korupsi terjadi pada 2012 lalu. Ketika itu, Kemnaker melaksanakan pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Terpadu Perlindungan TKI di luar negeri dalam rangka mengupayakan pengelohan data proteksi TKI.

Reyna Usman selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker mengajukan anggaran sebesar Rp20 miliar pada tahun anggaran 2012. Sementara itu, Nyoman Darmanta ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK).

Reyna, Nyoman dan Karunia mengelar pertemuan untuk membahas proyek tersebut. Dalam pertemuan itu juga disepakati PT Adi Inti Mandiri yang mengerjakan proyek tersebut.

Alex mengatakan, penyidik menduga proses lelang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah PT Adi Inti Mandiri

"KRN (Karunia) selaku Direktur PT AIM (PT Adi Inti Mandiri) sebelumnya telah menyiapkan dua perusahaan lain seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang," kata Alex.

"Pengondisian pemenang lelang, diketahui sepenuhnya ole IND dan RU," sambung dia.

Akibat adanya persongkolan itu, Alex mengatakan terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat perintah mulai kerja, di antaranya komposisi software dan hardware.

Selain itu, telah dilakukan pembayaran 100 persen ke PT Adi Inti Mandiri. Padahal, fakta di lapangan pekerjaan belum sepenuhnya rampung.

"Kondisi faktual dimaksud di antaranya belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software sama sekali untuk yang menjadi basis penempatan TKI di Malaysia dan Saudi Arabia," kata Alex.

Alex mengatakan, kerugian negara akibat dugaan korupsi ditaksir mencapai Rp17,6 miliar. Data itu berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengadaan ini sejumlah sekitar Rp17,6 miliar," ujar dia.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP