Mahfud Md Mundur dari Kabinet Jokowi, PSI: Itu Keputusan Elektoral, Bukan Etis

Menko Polhukam Mahfud MD Bersama DPR Bahas RUU Perubahan Tentang MK — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md memutuskan mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Surat pengunduran diri akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (1/2/2024).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Mahfud Md mundur dari kabinet Jokowi. Namun PSI menilai keputusan tersebut dilandasi kepentingan elektoral, bukan etika.

"Kami mengenal Pak Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI selalu respek kepada Pak Mahfud. Namun dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, jika dasar pertimbangannya adalah persoalan etis, maka ketika diusung sebagai cawapres, Mahfud Md seharusnya langsung mundur sejak awal.

"PSI menghormati keputusan Pak Mahfud, namun kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai," ujarnya.

Partai yang diketuai Kaesang Pangarep ini menegaskan, tidak ada kewajiban konstitusional seorang kandidat Piilpres 2024 mundur jadi menteri.

"Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud," kata Andy.

"PSI percaya, tim Kemenko Polhukam akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan Pak Mahfud meski mungkin kerepotan akibat keputusan mendadak ini," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Mahfud Siapkan Surat Pengunduran Diri kepada Jokowi

Menko Polhukam Bersama Wakil Ketua KPK Jelaskan Kondisi Papua Pasca Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi — Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) menyampaikan keterangan terkait situasi Papua usai penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022). Mahfud menyebut panasnya kondisi Papua tak lepas dari penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi oleh KPK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dan segera diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik," kata Mahfud di Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024).

Mahfud mengatakan saat ini sedang menunggu jadwal dari Jokowi untuk bertemu untuk langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya.

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," ungkap Mahfud.

3 dari 3 halaman

Mahfud Ingin Cepat Bertemu Jokowi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tiba di kompleks Istana, Jakarta, Senin (21/10/2109). Kedatangan Mahfud MD berlangsung jelang pengumuman menteri Kabinet Kerja Jilid II oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mantan Ketua MK itu berharap bisa secepatnya bertemu Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Dia menyebut, Jokowi selesai melakukan kunjungan kerja pada Kamis (1/2/2024), begitu pula dengan Mahfud.

"Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu dan kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang corong lain yaitu tadi karena etika," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bakal pamit baik-baik kepada Presiden yang telah memberinya amanah tersebut.

"Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima dijadwalkan diterima oleh presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis,".

Mahfud menyatakan alasan tidak begitu saja mundur karena persoalan etika. Dia mengaku harus pamit dengan Presiden sebagai bentuk etika bernegara.

"Kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang corong lain yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari orang. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya," pungkas Mahfud.

Reporter: Nur Habibie

Merdeka.com