7 Respons Para Capres, Parpol, hingga Jokowi Usai Pengumuman Mahfud Md Mundur Sebagai Menko Polhukam

Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan, menghormati langkah calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud Md yang memilih mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Kalau terkait Pak Mahfud MD kita menghormati keputusannya," kata Anies di Pondok Pesantren Gunung Sari, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu 31 Januari 2024.

Anies menyatakan, etika memang harus dijunjung tinggi. Sebab negara bisa berjalan dengan baik jika pemimpinnya menjunjung tinggi etika.

"Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harap terus dilaksanakan," jelas Anies.

Kemudian, Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto merespons singkat soal keputusan Mahfud mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Itu hak politik," kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu 31 Januari 2024.

Lalu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai bahwa Mahfud Md merupakan contoh pejabat yang baik dan berintegritas tinggi.

"Saya sekali lagi hormat sama Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat," ucap Ganjar usai kampanye di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu 31 Januari 2024.

Ganjar menambahkan, langkah Mahfud Md sebaiknya diikuti pula oleh pejabat lain yang masih aktif di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, mereka memiliki konflik kepentingan atau conflict of interest sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Mereka yang punya conflict of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Siapapun, seperti yang saya omongkan sejak awal," ujar pria berambut putih ini.

Saat ditanya mengapa baru saat ini Mahfud Md mengajukan mundur dari jabatannya, Ganjar justru balik bertanya.

"Yang lain ada yang mundur lebih dulu? Pak Mahfud lah yang selalu pertama," katanya memungkasi.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menilai, cawapres Mahfud Md saat ini lebih menahan diri dalam berpendapat karena masih menjabat Menko Polhukam. Namun, setelah resmi mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud dinilai akan lebih leluasa dan berani bersuara lantang.

"Pada saat Beliau masih berada di pemerintahan, masih mengemban tugas sebagai Menko Polhukam, tentu ada koridor-koridor tertentu yang membuat Beliau harus menahan diri," ujar Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu 31 Januari 2024.

"Nah, kita berharap dengan sekarang Beliau, mungkin sebentar lagi secara resmi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, Beliau akan lebih leluasa bergerak dan menyuarakan," sambungnya.

Menurut Karaniya, mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam karena masih memiliki moral dan etika politik.

"Prof Mahfud masih punya satu kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan aparat, kekuasaan, dan fasilitas yang luar biasa besar," kata dia.

Karaniya menilai pengunduran diri itu merupakan bentuk auto kritik dan contoh untuk pejabat lain untuk mundur saat berkampanye.

"Waktu itu dia (Mahfud) mengatakan itu merupakan kritik moral dan protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara di salah gunakan secara sangat terbuka, secara sangat telanjang, secara sangat terang benderang untuk mendukung paslon tertentu," ucap dia.

"Dan itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong Prof Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini (mengundurkan diri)," sambungnya.

Karaniya juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan kepala negara boleh berpihak dan berkampanye. Menurutnya, pernyataan Jokowi telah membuat pemilu sulit berlangsung jujur dan adil.

"Kalau begitu meskipun anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, anda boleh-boleh saja memihak, anda boleh saja berkampanye yang secara langsung fire wall antara kekuasaan, fasilitas negara dan aparat negara untuk menjamin sebuah pemilu yang jujur dan adil tiba-tiba menjadi hilang," jelas Karaniya.

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menambahkan, dirinya menilai mundurnya Mahfud MD dari Menkopolhukam adalah keputusan bijak dan taat pada hukum.

"Apa yang dilakukan oleh prof Mahfud adalah sebagai seorang negarawan. Jadi, beliau selalu mengatakan, beliau orang yang selalu patuh dengan hukum dan beliau juga bagian dari orang yang punya dedikasi dan integritas yang sangat tinggi sekali," kata Asrjad.

Menurut dia, mundurnya mantan Hakim MK itu dari kursi kabinet Presiden Jokowi dinilai sangat penting untuk Pilpres 2024.

Ia pun enggan banyak berkomentar perihal kemunduran Mahfud jadi pesan etika agar menteri lain Jokowi yang saat ini menjadi Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto juga melakukan hal yang serupa.

"Itu balik lagi ke tiap pribadi individu bagaimana melihat. Tapi sudah jelas dari sisi pak Mahfud sendiri inilah yang dilakukan oleh pak Mahfud karena pak Mahfud merasa bahwa penting sekali untuk beliau melakukan pengunduran diri," tandas Arsjad.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Mahfud Md mundur dari kabinet Jokowi. Namun PSI menilai keputusan tersebut dilandasi kepentingan elektoral, bukan etika.

"Kami mengenal Pak Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI selalu respek kepada Pak Mahfud. Namun dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, jika dasar pertimbangannya adalah persoalan etis, maka ketika diusung sebagai cawapres, Mahfud Md seharusnya langsung mundur sejak awal.

"PSI menghormati keputusan Pak Mahfud, namun kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai," ujarnya.

Partai yang diketuai Kaesang Pangarep ini menegaskan, tidak ada kewajiban konstitusional seorang kandidat Piilpres 2024 mundur jadi menteri.

"Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud," kata Andy.

"PSI percaya, tim Kemenko Polhukam akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan Pak Mahfud meski mungkin kerepotan akibat keputusan mendadak ini," pungkasnya.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pun mengapresiasi kerja Mahfud MD selama ini.

"Kembali lagi, kami mengapresiasi semua kerja keras Pak Mahfud selama ini sebagai Menko Polhukam-nya Pak Presiden," kata Kaesang saat ditemui di Lapangan Desa Treman, Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu 31 Januari 2024.

Dia menilai Mahfud MD sudah bekerja dengan sangat baik selama hampir lima tahun menjabat sebagai Menko Polhukam era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Meski demikian, Kaesang juga menduga ini sebagai strategi meningkatkan elektoral Mahfur MD.

"Tapi mungkin, salah satu strategi elektoral beliau. Tapi enggak masalah, itu kan pilihan politik beliau," ujar Kaesang.

Saat ditanya apakah calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto juga akan mundur sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Kaesang hanya bisa tersenyum.

"Kembali lagi, saya serahkan kepada Pak Menhan," ujar Kaesang.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali mengatakan semestinya Mahfud Md mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM (Menko Polhukam) saat dirinya resmi ikut kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ya harusnya dari awal, dari kemarin-kemarin ya. Harusnya dari kemarin kemarin. Harusnya ketika Pak Mahfud resmi menjadi calon Wakil Presiden. Sebaiknya beliau harus mengundurkan diri ya," kata Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (1/2/2024).

Ahmad mengatakan, jika tak mengundurkan diri maka akan terjadi conflict of interest.

"Kepentingan adalah melaksanakan tugas-tugas dia sebagai Menko Polhukam dan sebagai Wakil Presiden. Jabatan beliau sebagai Menkopol sangat strategis. Di sisi lain, dia punya kepentingan pribadi yang harus diperjuangkan," ujarnya.

"Walaupun presiden secara kebijakan membolehkan menterinya tidak harus mundur, tetapi tidak bisa secara etik, dia harus mundur. Nah, bersyukurlah kemudian hari ini Pak Mahfud mengundurkan diri," sambungnya.

Hal berbeda dengan para menteri dari Nasdem yang hingga saat ini belum mengundurkan diri. Diketahui, Nasdem adalah salah satu partai yang mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Nah, mereka bukan bagian daripada orang yang sedang melakukan kompetisi. Dan kompetisi ini dilakukan oleh partai, bukan orang. Jadi ketika Menteri yang dari partai berada di sana, tidak punya conflict of interest menurut saya. Karena mereka adalah personal yang menjadi menteri, berbeda kemudian dengan Pak Mahfud yang langsung dirinya," ucap Ahmad.

Selain itu, kata Ali Nasdem sudah ada dalam bagian pemerintahan yang terbentuk sejak 2019 lalu.

"Jadi, sehingga kemudian kami tidak punya kewenangan untuk menarik menteri. Karena kewenangan itu yang diberikan oleh Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi melihat bahwa dia tidak lagi selaras dengan visinya, dia berhentikan," kata dia.

"Sekarang kalau partai mau menarik mereka, bagaimana cara menarik mereka? Cara menarik kewenangan bukan sama partai. Kewenangan itu sama presiden. Bagaimana posisi partai untuk menarik menterinya," jelas Ahmad.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah mendengar kabar mundurnya Mahfud Md dari kursi Menko Polhukam. Namun dia memastikan, kerja-kerja pemerintah tidak akan terganggu dan yang sudah berjalan akan diteruskan.

"Berbagai program juga terus kita jaga. Jadi pemerintah terus berjalan sekarang," kata Airlangga saat ditanya oleh awak media di Karawang, Jawa Barat, Rabu 31 Januari 2024.

Airlangga pun mendoakan kesuksesan kepada Mahfud Md usai menyatakan akan mundur dari kursi Menko Polhukam. Menurut Airlangga, apa yang menjadi keputusan Mahfud adalah jalan politik yang diambil sesuai dengan apa yang diyakini.

"Pak Mahfud saya ucapkan ya semoga dengan pilihan politiknya itu mencapai apa yang diharapkan," doa pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini.

Airlangga mengaku, sejauh ini kabinet Indonesia Maju masih tetap solid. Dia memastikan hubungan antar menteri juga tetap terjalin baik.

"Kabinet masih sangat solid karena saya dengan berbagai menteri kolega di kabinet sampai sekarang juga kita masih bekerja dan seluruhnya dengan arahan bapak presiden," dia menandasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyambut positif keputusan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menko Polhukam.

Hasto berharap, sikap bijaksana Mahfud yang memilih mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada konflik kepentingan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini juga bisa dicontoh oleh kandidat lain yang masih menjadi pejabat negara, seperti Menteri Pertahanan (Menhan) RI sekaligus calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

"Keputusan (mundur) diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud Md. Semoga keteladanan integritas dari prof Mahfud Md ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Kamis (1/2/2024).

Meski demikian, Hasto sangsi Prabowo akan rela meninggalkan jabatannya di kursi Menhan, mengingat anggaran di Kementerian Pertahanan sangat besar.

"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap yang gentleman," ucap Sekjen PDIP ini menandaskan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud Md sore hari ini., Pertemuan tersebut akan membahas soal mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam.

"Sore ini mungkin (bertemu Mahfud)," kata Jokowi kepada awak media, Kamis (1/2/2024).

Jokowi menegaskan, dirinya menghargai apapun yang menjadi pilihan politik para menterinya. Termasuk keputusan Mahfud untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," ucap kepala negara.

Meski Mahfud akan mundur, Presiden memastikan kabinet yang dipimpinnya akan tetap solid.

"Sangat solid," dia menandasi.

Namun, Jokowi tak menjelaskan di mana pertemuan itu akan dilakukan.