Soal Potensi Menteri PDIP Mundur, Hasto: Kita Cermati Dinamika Politik

Liputan6.com, Jakarta - Cawapres nomor urut 03 Mahfud Md resmi mundur dari Menko Polhukam. Mundurnya Mahfud menguatkan isu akan banyak menteri lain turut mengikuti langkah mundurnya. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024. 

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Kamis (1/2/2024). 

Hasto menyinggung soal kadernya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial yang memiliki data penduduk miskin di seluruh daerah di Indonesia, namun data tersebut tak dipakai dalam proses pembagian bantuan sosial. 

"Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," tuturnya. 

Hasto menyayangkan pemerintah yang tidak menggunakan data rakyat miskin yang membutuhkan bansos, namun membagikan bansos hanya demi elektoral di daerah padat penduduk saja.

"Ketika data-data itu tidak dipakai, untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang begitu menyedihkan pernyataan dari bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk bansos itu jauh melampaui anggaran untuk Covid. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan," sambungnya.