Sukses

Airlangga Tegaskan Tidak Ada Politisasi Bansos

Pemerintah Indonesia terus menyalurkan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut memberikan secara langsung bansos di kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus menyalurkan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut memberikan secara langsung bansos di kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

“Sulawesi Barat bansos ini jumlahnya untuk 123.963 penerima bantuan,” ujar Airlangga, Jumat (2/2/2024).

Bantuan yang diberikan kali ini merupakan bantuan lanjutan, pada tahun bantuan pangan diberikan sebanyak 1.489.266 ton. Kedepannya bantuan tersebut akan terus diberikan hingga Juni mendatang.

“Jadi ini dilanjutkan, untuk kali ini dilanjutkan sampai dengan bulan Juni secara nasional, dan total yang diberikan ada 22,8 juta,” ungkap Airlangga.

Airlangga mengakui pemberian bantuan khusus pangan pada saat ini merupakan bantuan untuk Januari. Saat disinggung pemberian bansos disebut sebagai politisasi, Airlangga menolak anggapan tersebut.

“Ya seperti tadi saya katakan bahwa bantuan sosial itu bentuk kehadiran pemerintah,” tegas Airlangga.

Airlangga menjelaskan, pemerintah telah memberikan pada PKH sebanyak Rp250 ribu tiap penerima sepanjang tahun. Selain itu, Pemerintah turut memberikan bantuan berupa sembako dan pemberian tersebut dilakukan secara berkelanjutan.

“Ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun,” jelas Airlangga.

2 dari 2 halaman

Program Lanjutan

Untuk itu, lanjut Airlangga, bantuan pangan dan BLT yang diberikan Pemerintah merupakan program lanjutan dari program yang sudah berjalan sebelumnya. Airlangga menepis adanya isu yang menganggap bansos sebagai politisasi.

“Loh tiap tahun emang ada pemilu? Tiap bulan ada pemilu? Kan ngga ada,” terang Airlangga. Rencananya, Airlangga akan turun kembali meninjau secara langsung pemberian bantuan Pemerintah kepada masyarakat, yakni di wilayah Jawa Barat. Airlangga menambahkan, pemberian bantuan kali dikarenakan bantuan sebelumnya seperti BLT dan PKN telah ditiadakan.

“Kita kan dulu ada BLT dan PKN, nah sekarang tidak ada,” pungkas Airlangga.