Sukses

Megawati Minta TNI/Polri Tak Intimidasi Rakyat, Jenderal Maruli: Anggota Kita yang Mana?

Maruli menegaskan TNI netral dalam Pemilu 2024 dan akan menindak anggotanya yang terbukti melanggar pakta integritas.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staff TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meminta jika ada anggotanya yang melakukan intervensi dalam Pemilu 2024, apalagi mengancam masyarakat agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya. Hal ini diucapkan Maruli untuk merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta agar jangan mengintimidasi rakyat.

"Kalau cuman kata-kata ya kita sulit yang mana nih, anggota kita yang mana mengancam," kata Maruli di Balai Kartini, Senin (5/2/2024)

"Tapi kalau ada bukti suara, foto, saksi dan segala macemnya mudah-mudahan kita akan cepet (proses laporan)," sambung dia.

Maruli menegaskan TNI netral dalam Pemilu 2024 dan akan menindak anggotanya yang terbukti melanggar pakta integritas.

Ia mencontohkan, pihaknya tengah memproses salah satu anggotanya yang kedapatan mendukung salah satu capres. 

"Waktu itu ada kejadian di Sorong yang ternyata ada anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kita tarik kita tanya bagaimana sebetulnya kejadian tersebut lagi dalam proses sekarang," pungkas dia.

Sebelumnya, Megawati meminta aparat penegak hukum Polri dan TNI jangan sampai mengintervensi masyarakat dalam Pemilu 2024.

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu,” kata Megawati saat pidato di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Megawati pun memperingatkan para aparat, termasuk aparatur negeri sipil (ASN), untuk netral. Hal itu menyoal beberapa kasus yang dianggap Megawati sebagai dugaan intervensi yang dialami para kadernya.

Dia mencontohkan kasus yang menyeret Jubir TPN Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono terkait dugaan tudingan aparat tidak netral, sampai kasus Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda saat kunjungan Jokowi.

"Kamu sama polisi, sama aparatlah, sama panglimalah, sama ASN-lah jangan sekali kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, Ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?" ucapnya.

"Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Eh awas lho kalau bohong lho, nanti ibu lihat di tempat coblos-coblos, hati hati kecurangan lho. Sekarang sudah pusing lho," tegasnya.

2 dari 2 halaman

Dudung Sindir Megawati soal Kenetralan TNI dan Polri: Tendensius, Harusnya BIN Juga

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Dudung Abdurachman angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait kenetralan TNI dan Polri.

Menurut dia, pernyataan Megawati sangat tendensius. Apalagi sangat tidak berdasar menyebut TNI dan Polri tak netral.

"Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," kata Dudung di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Dudung lalu mempertanyakan Megawati yang tidak menyinggung soal ketidaknetralan Badan Intelijen Negara (BIN).

Diketahui, Kabinda Papua Barat pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri Badan Intelijen Negara (BIN) yang dicopot usai heboh pakta integritas untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Kemarin enggak dibilang juga kok BIN nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ujarnya.

"Pernyataan tentang kabinda itu salah satu, itu darimana itu? Dari BIN kan? Harusnya bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan. Kalau TNI-Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya, ya. Saya yakin TNI-Polri enggak usah takut," ujarnya.

Dudung yang kini berada di kubu Prabowo-Gibran menyatakan, sampai saat ini TNI-Polri berkomitmen menjaga netralitas. Sebab, dia berkeyakinan TNI-Polri punya sapta marga, sumpah prajurit dan Tribrata.

"Tidak ada lah kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya kalau ada anak buanya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas," ujarnya.

"Karena dia sudah tahu aturan ketentuan dan pokoknya tanggungjawabnya sebagai TNI/Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan, gitu," pungkasnya.