Saatnya Lawan Politik Uang dengan Hajar Serangan Fajar Bersama KPK!

Serangan fajar merupakan sebuah tindak pidana yang bertolak belakang dengan nilai jujur karena bertujuan “membeli suara” atau memengaruhi kita agar mengubah pilihan sesuai dengan pilihan pemberi. Dengan kata lain, serangan fajar sangat berlawanan dengan prinsip Pemilu, yakni jujur dan adil.

Karena serangan fajar bertolak belakang dengan prinsip Pemilu, akan ada dampak secara langsung atau tidak di kemudian hari. Pertama, serangan fajar dapat memberikan kerugian selama lima tahun atau selama masa jabatan pemberi serangan fajar berlangsung.

Hal itu bisa terjadi karena jani-janji manis politik belum tentu dapat dipenuhi jika pemberi serangan fajar hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Selain itu, serangan fajar juga menjadi salah satu pendorong terjadinya korupsi karena pihak pemberi akan melakukan berbagai cara yang melanggar aturan, termasuk melakukan korupsi demi untuk mengembalikan modal (uang) yang dibagi-bagikan saat serangan fajar di masa kampanye.

Dan yang tak kalah penting, dampak dari serangan fajar adalah memanipulasi informasi atau hasil suara. Akibatnya, keyakinan masyarakat pada keabsahan pemilihan dapat terkikis, melemahkan fondasi demokrasi.

Untuk itu, pencegahan serangan fajar dan respons yang efektif memerlukan kolaborasi seluruh pihak, utamanya masyarakat. Pasalnya, masyarakat harus paham bahwa serangan fajar merupakan ancaman serius bagi proses demokrasi dalam pemilihan umum. 

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk dan dampaknya, serta upaya yang koordinatif untuk mencegah dan mengatasi serangan fajar, semua elemen dapat memastikan bahwa pemilihan umum tetap menjadi wahana yang adil, transparan, dan demokratis bagi semua warga negara.

So, untuk seluruh masyarakat, saatnya tolak segala bentuk serangan fajar dan mengingatkan kepada sanak famili atau kerabat dekat untuk aware terhadap serangan fajar. Jangan lupa juga untuk berani melaporkan kejadian serangan fajar, baik pemberi maupun penerima kepada Bawaslu atau ke kanal KPK di sini, ya!

(*)