Babak Baru Pilpres 2024, Indikasi Kecurangan Mencuat

Kubu pasangan 01 dan 03 yang kalah dalam hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei kompak berusaha membuka tabir.

Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mulai mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pemilu, termasuk sistem dan cara kerja Sirekap KPU.

Timnas AMIN mengeklaim telah menemukan logaritma sistem yang sudah diatur pada website perhitungan suara Sirekap KPU.

Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto, menyatakan kesimpulan itu diambil berdasarkan analisis tim teknologi informasi forensik Timnas AMIN. Analisis itu dilakukan melalui beberapa model dan metode forensik.

Bambang menjelaskan berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, Timnas AMIN menduga ada logaritma sistem yang sudah di-setting untuk pemenangan paslon tertentu.

"Jadi kalau ada revisi di 1 TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekadar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun setting-nya," kata Bambang saat konferensi pers soal Website KPU (Sirekap): Sebuah Perjalanan Kawal Suara dan Telusur Etika, di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

Bambang mengungkapkan, tim IT forensik AMIN menemukan adanya logaritma sistem yang di-setting untuk salah satu pasangan calon tertentu di pilpres 2024.

"Jadi ada yang sudah di-setting, logaritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu," jelas Bambang.

"Hari ini, dengan tim IT forensik kami, kita bisa membuktikan bahwa rekayasa sistem itu terjadi," Bambang menegaskan.

Sementara itu, Deputi Hubungan Antarlembaga Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Putra Jaya Husain, mengungkapkan adanya kelemahan dalam sistem Sirekap KPU.

Putra membeberkan bukti berkurangnya perhitungan suara AMIN yang didapati dari situs pemilu2024.kpu.go.id milik KPU RI. Mereka mengambil tangkapan layar dengan jarak waktu, namun bukannya bertambah, suara Anies-Muhaimin justru raib.

"15 Februari jam 19.00.23 WIB, kemudian kita refresh dapat lagi jam 19.30.24 WIB. Jadi ada dua screenshot yang selisih waktunya 3 menit 1 detik," kata Anies di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

"Ada semacam anomali, keanehan ya. Di mana, biasanya tabulasi itu adalah penambahan suara, karena tabulasi itu adalah data dari TPS, data dari seluruh Indonesia dimasukkan melalui tabulasi," sambung Putra.

Putra menjelaskan cara kerja sistem KPU yang dia sebut menggunakan optical character recognize (OCR). Di mana sistem tersebut membaca gambar dan mengolahnya menjadi angka.

Namun, dia menyayangkan proses digitalisasi dari analog ke digital itu bukan menunjukkan penambahan suara, tapi pengurangan atau suara yang dihapus.

"Artinya ada proses penghapusan, kita sedang forensik TPS mana yang dihapus," kata dia.

Selanjutnya, kata Putra, pada 15 Februari 2024 pukul 19.00.23 WIB data suara AMIN di situs KPU itu adalah 13.243.659 suara, atau 31,97 persen. Namun, pada pukul 19.30.24 WIB, suara AMIN turun menjadi 9.823.013 suara atau 25,59 persen.

"Itu pukul 19.00.23 WIB. Kan harusnya semua naik, atau minimal kalau memang 0 tambahannya tetap. Tapi yang terjadi jam 19.30.24 WIB, justru suara Anies menjadi 9.823.013 suara atau 25,59 persen," jelas dia.

Putra menyebut, berdasarkan pantauan itu, tercatat bahwa selama kurun waktu 30 menit 01 detik, perolehan suara AMIN menurun sebesar 3.411.645 suara.

"Artinya ada yang dihapus, ada yang di-delete di situ," ujar Putra.

Baca 4 Fakta Terkait Sirekap KPU pada Pemilu 2024, Mulai dari Apa Itu hingga Cara Kerja

Setali tiga uang, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga menangkap dugaan kecurangan yang terjadi, terutama pada Sirekap KPU.

"Sirekap ini kalau kita melihat di media, apalagi di medsos, itu banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas pemilu itu sendiri," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, saat konferensi pers di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

"Kalau ini dibiarkan akan semakin merusak integritas pemilu itu," sambungnya.

Todung menyinggung sejumlah kecurangan Sirekap banyak tersebar di media sosial. Dia menilai, masyarakat bisa menyaksikan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diuntungkan atas kecurangan tersebut.

"Dan kami berpendapat bahwa ini sangat tidak sehat, sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres yang jurdil," tegasnya.

Lebih lanjut, Todung menegaskan pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan Sirekap ini ke KPU dan Bawaslu. Pihaknya meminta agar Bawaslu melakukan investigasi kecurangan terhadap pengisian Sirekap KPU.

"Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini supaya kita tidak dicurangi. Supaya publik juga tidak dicurangi dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi," kata Todung.

Setelah melakukan investigasi, kata Todung, Bawaslu juga harus memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penggunaan Sirekap KPU.

"Ini poin-poin yang saya ingin tekankan sebagai satu hal yang sangat serius yang mengancam integritas pemilu. Walaupun kami tahu bahwa yang mengikat, yang ofisial dalam penghitungan suara pemilu pilpres itu adalah penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU yang makan waktu paling lambat 20 Maret diumumkan," pungkas Todung.

Baca juga: Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Kami Temukan Kecurangan Secara Terstruktur Sistematis

Timnas AMIN membuka peluang berkolaborasi dengan TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu 2024.

"Kami membuka diri. Kita punya kepentingan yang sama untuk menegakkan hukum dan demokrasi. Kita buka diri untuk itu," ujar Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, Kamis (15/2/2024).

Diakui Ari, beberapa kali telah menjalin komunikasi dengan kubu Ganjar-Mahfud membahas soal kerja sama ini.

"Kita sudah komunikasi sama mereka. Beberapa kali bertemu, nanti kita tindak lanjuti," ucap Ari.

Sementara itu, TPN Ganjar-Mahfud, masih terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 dan akan diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami masih terus mengumpulkan bukti bukti kecurangan pemilu dan akan meneruskan ke Bawaslu, sebagian sudah diterima oleh mereka. Bentuk-bentuk kecurangannya ini juga bisa dilihat dalam bentuk video karena memang ada yang direkam oleh saksi-saksi kami di TPS," ujar Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim.

Chico membeberkan beberapa bukti-bukti kecurangan pada pelaksanaan pemungutan suara pilpres 2024. Salah satunya terkait perbedaan hasil angka pada penghitungan manual form C1 dengan apa yang di-input ke website KPU.

Meski begitu, Chico mengimbau masyarakat khususnya para pemilih Ganjar-Mahfud diminta bersabar terlebih dahulu, sebab pihaknya sedang berusaha mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang terjadi.

Menurut Chico, apa yang terjadi pada proses pelaksanaan pilpres 2024 sangat berbahaya apabila dibiarkan berlarut-larut, terutama mengenai klaim kemenangan satu putaran oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

Baca juga TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus untuk Audit Forensik Pilpres 2024

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak hanya berteriak-teriak dan menuding adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara pemilu 2024.

Dia mempersilakan masyarakat membawa bukti ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK) apabila memang ada kecurangan dalam pemilu 2024.

"Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi usai acara Pameran Otomotif Indonesia Internasional Motor Show di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Jokowi menekankan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) memiliki saksi baik caleg, partai politik, dan capres-cawapres. Selain itu, kata Jokowi, aparat keamanan dan Bawaslu juga memantau proses pemungutan hingga penghitungan surat suara.

"Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," kata Jokowi.

Menurut mantan wali kota Solo itu, pengamanan yang berlapis-lapis tersebut akan menghilangkan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Kendati begitu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ada mekanisme di Bawaslu dan MK apabila memang ada kecurangan pemilu.

"Kalau emang ada betul (kecurangan) ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira sudah diatur semuanya," tutur Jokowi.

Tuduhan Curang Harus Diuji agar Tidak Ada Penggiringan Opini

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, meminta tuduhan kecurangan pemilu 2024 yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi disertai dengan fakta agar tidak terjadi penggiringan opini.

Ari mempersilakan masyarakat melapor ke Bawaslu apabila memang ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. 

"Terkait klaim atau tuduhan kecurangan pemilu, harus diuji dengan fakta dan dilaporkan ke Bawaslu, sehingga tidak hanya menjadi narasi penggiringan opini," kata Ari.

Baca juga Bocoran TKN: Jokowi Bakal Ikut Kasih Masukan Kabinet Menteri Prabowo-Gibran