Ketika Cak Imin Cuit Singgung Penyelenggaran Pilkada 2024

Muhaimin Iskandar-Cak Imin — Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama Istri Rustini Murtadho saat merayakan ulang tahunnya yang ke-51 sekaligus melauncing dua buku di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (24/9). Buku tersebut karya Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyapa para pengikutnya di sosial media X (dulunya Twitter).

Dalam kesempatan itu, dia bertanya kepada para pengikutnya soal Pilkada 2024 yang akan dihelat setelah momentum Pilpres dan Pileg.

“Selamat Pagi Indonesia ..! Ada teman yang bilang kita tidak perlu PILKADA lagi kalau pelaksanaanya dengan mengancam dan menakut-nakuti para kepala desa. Gimana menurutmu sodara?,” kata Cak Imin seperti dikutip Minggu (18/2/2024).

Cuitan Cak Imin langsung menuai tiga ribu komentar. Terhitung sejak dilihat terakhir pada sekira pukul 14.42 WIB. Komentar mereka disikapi beragam.

“Cak masih sepagi ini loh, menggorengnya agak siang boleh?,” kata @_L0KA.

“Lama-lama balik ke era Orba, kepala daerah ditunjuk langsung oleh Presiden,” ujar @ferizandra.

Sebagai informasi, Pilkada 2024 diwacanakan untuk digelar pada November mendatang. Namun usulan terbaru bergulir, Pilkada 2024 akan dimajukan pada September. Artinya lebih cepat dua bulan.

Menanggapi usulan itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelumnya pernah mengakui jadwal Pilkada masih bisa berubah.

Meskipun, dalam Rancangan PKPU tentang tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pemungutan suara dilakukan pada 27 November 2024.

Usai menyampaikan soal Pilkada 2024, Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet. Diketahui, slepet menjadi ciri khasnya saat berkontestasi Pilpres 2024.

“Siapa yang layak dislepet siang ini Gess?,” tanya Ketua Umum PKB itu.

“KPU dan Bawaslu slepet aja cak,” jawab @Mozeya.

2 dari 3 halaman

Cak Imin Minta Pendukungnya Tak Terhipnotis Quick Count

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta kepada para pendukungnya untuk tidak terhipnotis dengan hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2024. Menurut Cak Imin, quick count sama saja dengan hasil survei yang hanya memnggunakan sample.

"Ya kepada seluruh para pendukung AMIN juga para kader simpatisan, para penggerak perubahan dimanapun anda berada. Saya minta jangan terhipnotis oleh hasil quick count. Jangan terhipnotis oleh hasil quick count. Logikanya sederhana, penggilingan menuju hasil quick count itu kan enggak ada bedanya sebetulnya dengan hasil survei, dan quick count itu juga survei sebenarnya, karena itu sampling," kata Cak Imin, Kamis (15/2/2024).

Oleh karena itu, Cak Imin meminta kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk tetap menjaga suara Anies-Muhaimin (AMIN) dan menjaga suara partainya. Apalagi, sistem rekapitulasi online Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat down atau mengalami kendala untuk dapat mengaksesnya pada saat pemungutan suara.

3 dari 3 halaman

Rekapitulasi Terjaga

"Sehingga harus cepet-cepet memiliki rekapitulasi manual yang betul-betul terjaga dengan baik. Karena itu, lanjutkan pengawalan dan penjagaan dengan pengamanan suara PKB dan AMIN sekaligus persiapan untuk perhitungan kursi-kursi yang diperoleh PKB, dengan demikian amankan kursi-kursi PKB, amankan perolehan PKB dan amankan perolehan AMIN untuk kader PKB," ungkapnya.

Cak Imin menegaskan, jika dirinya tidak ingin para relawan dan pejuang perubahan mengandalkan quick count. Ia ingin agar mengandalkan semua energi kepada hasil sesungguhnya sensus pemilihan rakyat yang mempunyai hak suara.

"Biasa dalam setiap pemilu ada penggiringan, di 2019 juga begitu ada yang sujud syukur ternyata kalah juga itu bagian dari bagian proses untuk saling meyakinkan dan mempengaruhi siapa pemenangnya. Bagi saya pemenang yang sesungguhnya adalah yang dihasilkan di KPU," tegasnya.

"Kalau belum ada hasil dari KPU apa dasar hukumnya mengakui quick count dari mana. Dasar hukum UU Pemilu dan seluruh proses demokrasi yang diatur KPU itu yang akan kita gunakan dari KPU," sambungnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada KPU, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan para saksi yang akan menjaga untuk mengawal Pemilu yang jujur, adil dan rahasia.

Bakal Bahas Pilkada 2024, PKB Gelar Mukernas