KPK: Tersangka Pungli Rutan Lebih dari 10 Orang

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK ke penyidikan dan menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka. Hal itu menyusul pengembangan bukti-buti yang terungkap dalam sidang dugaan pelanggaran etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Diketahui, Dewas KPK telah memutuskan ada 90 pegawai yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Mereka pun dijatuhkan sanksi moral berupa permintaan maaf terbuka secara langsung.

"Kami sudah jelaskan saat ini sudah disepakati naik pada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan di KPK sudah pasti ada calon para tersangka. Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," tutur Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2024).

Menurut Ali, sanksi etik terhadap puluhan pegawai KPK itu hanya berupa administratif. Sementara sanksi permohonan maaf merupakan yang terberat bagi para pelaku.

"Karena etik ini kan persoalan moral, tidak mungkin etik itu kemudian melampaui hukumannya itu, melampaui hukum administrasi misalnya pemecatan ataupun bahkan pidana, tidak mungkin, karena semuanya kan ada mekanisme hukumnya," jelas dia.

"Makanya kemudian harus dibaca secara utuh, Keputusan Dewas itu selain menghukum permohonan maaf atau permintaan maaf secara langsung dan terbuka, juga menyerahkan kepada Inspektorat KPK untuk hukum disiplin," lanjut Ali.

KPK telah membentuk tim yang terdiri dari unit Biro SDM, Biro Umum, dan Biro Hukum di Kesekjenan KPK untuk menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas KPK.

"Kemudian menindaklanjuti untuk penerapan hukuman disiplin dan kemudian Kedeputian lain yaitu dalam hal ini Kedeputan Penindakan dan Eksekusi melakukan proses penyidikannya," Ali menandaskan.

Dewan Pengawas (Dewas) Kondisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai KPK yang terlibat skandal pungli rutan KPK terbukti secara sah bersalah.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan 90 pegawai tersebut terbagi dalam enam kluster. Mereka dijatuhi sanksi di antaranya sanksi berat dan diserahkan ke KPK.

"Penjatuhan sanksi berat 78 terperiksa, 12 lainnya diserahkan ke KPK," kata Tumpak di gedung Dewas KPK, Kamis (15/2/2024).