Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat memastikan jika pihaknya kini berada di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini setelah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kami sekarang berada di pemerintahan Pak Jokowi," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2).
Baca Juga
Andi menegaskan, jika pihaknya akan konsisten pada saat partainya berada di luar pemerintahan atau menjadi partai yang oposisi.
Advertisement
"Kami konsisten. Kalau kami di luar pemerintahan, ya kami oposisi. Kalau kami dalam pemerintahan ya kami konsisten menjadi bagian dalam pemerintahan," tegasnya.
"Bagi kami memang selama ini kami berada di luar pemerintahan, kami konsisten sampai pemilihan umum kami berada di luar pemerintahan, cuma sekarang kami berada di dalam pemerintahan kami juga akan konsisten," pungkasnya.
AHY Berkantor di Kementerian ATR/BPN
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi berkantor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini setelah dirinya melakukan serah terima jabatan dengan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam).
Dalam momen tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat ini sempat menceritakan dirinya yang tiba-tiba saja menerima tawaran menjadi Menteri. Padahal, selama ini partainya berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.
"Masih ada yang bertanya kok tiba-tiba AHY masuk pemerintahan, ini prosesnya cepat. Jadi hari Senin malam kurang lebih pukul 8 malam saya ditelepon Mensesneg Bapak Pratikno, pertanyaannya hanya satu apakah sedang di Jakarta? Iya pak sedang di Jakarta," kata AHY dalam sambutannya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2).
"Kemudian, beliau sampaikan. Kalau di Jakarta, Pak Presiden Jokowi berkenan menerima di istana merdeka hari Selasa kemarin pukul 8 pagi. Saya agendanya apa pak? Datang saja. Saya datang kemarin," sambungnya.
Dalam pertemuan itu, ternyata Jokowi disebutnya menyampaikan secara singkat yakni apakah dirinya bersedia atau berkehendak untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dan menduduki posisi Menteri ATR/BPN.
"Saya katakan ke beliau terimakasih bapak, ini kehormatan dan insya Allah bisa saya jalankan dengan baik, walaupun waktunya singkat 8 bulan. Setelah itu saya disampaikan hari ini akan segera dilakukan pelantikan," ujarnya.
Mendapatkan kabar itu, anak Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun kemudian melakukan komunikasi pertama kali kepada Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto.
"Karena beliau adalah pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju yang baru saja kami mengantarkan dalam Pemilu kemarin, dan kemudian langsung bermohon waktu ke Pak Hadi Tjahjanto, jika berkenan malam kemarin bersilatuhami. Karena saya perlu banyak mendengar nasihat, wejangan dan arahan beliau yang selama ini telah menjalankan tugas secara luar biasa," pungkasnya.
Advertisement
Wejangan dari Hadi Tjahjanto
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat mengunjungi Hadi Tjahjanto sebelum dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kunjungan ini dilakukan di kediaman mantan Panglima TNI.
"Tadi malam sekitar pukul 21.00 Wib, saya diterima beliau di kediaman, dan belajar cepat, karena beliau dengan bersemangat, saya menilai beliau begitu menguasai permasalahan dan sangat passionate. Sehingga, saya pun semakin meyakini bahwa apa yang sudah dikerjakan selama ini telah menghadirkan progres demi progres," kata AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2).
Dalam kesempatan tersebut, Hadi sempat memberikan wejangan kepada AHY.
"Dan beliau menyampaikan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah, isu-isu yang harus kita tangani, dan beliau menyampaikan Wamen dan jajaran pejabat teras ATR/BPN ini juga siap untuk bekerjasama semuanya," kata AHY.
Karena, menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini ada target-target pencapaian termasuk bisa menuntaskan 120 juta bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Kemudian sertifikasi elektronik, isu-isu sengketa yang masih tersisa, termasuk juga yang paling utama bagaimana kementerian yang strategis ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tentu tidak bisa sendirian," ujarnya.
"Tetapi dengan kepastian di bidang hukum tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan. Maka diyakinkan memberikan keamanan, kenyamanan bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri," tambah AHY.
Sumber:Â Nur Habibie/Merdeka.com