Kepala BKKBN: Jangan Sampai 'Middle Income Trap' Jadi Kenyataan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan Angka Index Dependency Ratio Indonesia tahun 2020 sebesar 44,33 persen. Ini berarti, periode puncak bonus demografi di negara ini bukan terjadi pada 2030, tetapi di tahun 2020.

“Angka Index Dependency Ratio setelah itu naik terus. Dihitung dengan cara apapun hasilnya sama. Jadi, periode puncak bonus demografi Indonesia terjadi di 2020,” ujar Hasto dalam arahannya di kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Santika, Belitung, Bangka Belitung, Selasa (20/02/2024) malam.

Dalam rakor yang mengangkat tema “Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045”, Hasto mengingatkan, “Jangan sampai ‘middle income trap’ jadi kenyataan. Kalau pendapatan per kapita tidak naik, di tahun 2040 jadi apa kita. Harus ada perubahan yang signifikan dan ‘settle for excellence’.”

Melalui laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, diketahui proyeksi penambahan jumlah penduduk produktif hampir 10 juta orang pada 2025, dengan jumlahnya mencapai 196,13 juta orang. Rasio ketergantungannya justru diproyeksikan menurun tipis, yakni 44,02%. Penambahan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan berkisar 2-4 juta penduduk setiap lima tahun sekali.

Namun pada 2045 dan 2050, proyeksi penambahan jumlah penduduk tidak meningkat signifikan, dari 213,18 juta orang pada 2045 menjadi 213,41 juta orang pada 2050. Begitu juga dengan proyeksi rasio ketergantungannya yang menunjukkan kenaikan, sekira 1-2% tiap lima tahun sekali. Proyeksi rasio ketergantungan akan naik cukup tinggi pada 2050, mencapai 54,13%.

Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami kenaikan karena jumlah penduduk usia tua pun meningkat.

Menurut Hasto, data kependudukan harus dihidupkan. “Data dihidupkan, sehingga kita cemas dan bergerak, seperti pesan Pak Presiden, hidupkan data, Gubernur Bupati takut lihat data, atau gembira lihat data. Ini artinya datanya hidup.”