MAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Hanya Omong Doang

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Koalisi Anti Korupsi (MAKI) mengkritisi penanganan kasus korupsi Harun Masiku terkait suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024 yang tidak kunjung ada perkembangan pada era pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomalongo.

Padahal, pengungkapan kasus Harun Masiku sempat jadi prioritas KPK setelah pergantian ketua dari Firli Bahuri.

"Kalau tak kita ramaikan terus lama-lama akan lupa, pak Nawawi Pomalongo, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada, yang di tandatangani segala hal berkaitan penangkapan, pengejaran, atau penyitaan itu masih di tandatangani pak Firli malah," kata koordinator MAKI, Boyamin Saiman di PN Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Kasus Harun yang jalan ditempat selama kurang lebih 6 tahun dikhawatirkannya akan lolos. Terlebih lagi kasus tersebut memiliki batas waktu hingga 12 tahun.

Boyamin pun berinisiatif untuk menggugat lembaga antirasuah itu yang tidak kunjung mengungkapkan kasus agar segera menyelidiki dan digelar secara in absentia.

Disaat yang bersamaan dalam gugatannya, MAKI ingin mengaudit kinerja KPK yang belakangan dianggap bobrok.

"Jadi ini sebenernya sarana mengaudit kinerja dari KPK di hadapan hakim, hakim yang jadi wasit," jelasnya.