Sukses

Demokrat Sebut Tidak Ada Komunikasi SBY-Jokowi Sebelum AHY Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN

Partai Demokrat memastikan tidak ada komunikasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat memastikan tidak ada komunikasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri.

Diketahui, AHY resmi dilantik Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada Rabu (21/2/2024) siang.

"Enggak, enggak (ada komunikasi SBY dan Jokowi). Dan komunikasi dengan Pak Jokowi yang di Jogja itu tidak membahas sama sekali mengenai kabinet, tidak membahas mengenai posisi kami. Kami lebih banyak pada tukar pandangan tentang persoalan-persoalan bangsa, tentang pemilu dan sebagainya," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng kepada wartawan, Jakarta, Rabu (21/2).

"Mungkin pada saat itu Pak Jokowi ingin mendengarkan pandangan-pandangan Mas AHY dan mungkin cocok," tambahnya.

Namun, komunikasi itu justru disebutnya dilakukan secara langsung antara eks Wali Kota Solo tersebut dengan Ketua Umum Partai Demokrat.

Kemudian, saat ditanyakan soal pertimbangan SBY merestui anaknya menjadi pembantu Jokowi yang hanya tinggalkan menyisakan delapan bulan. Menurutnya, hal ini karena Pemilihan Umum (Pemilu) yang dianggapnya sudah selesai.

"Pemilu sudah selesai, di negara-negara demokrasi manapun ketika Pemilu kompetisi sudah selesai, sekarang kan tinggal penghitungan saja, maka ya kita bersatu lagi untuk membangun bangsa ini, dan kami mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan pemerintahan ini dan ada posisi untuk Mas AHY," ungkapnya.

"Karena Pak Hadi dilantik atau digeser posisinya jadi Menko Polhukam yang kosong karena Pak Mahfud, menghadap posisi di Menteri ATR dan ini juga ada kementerian yang sangat strategis, terutama bagi rakyat," tambahnya.

 

2 dari 2 halaman

Kementerian ATR/BPN yang Apolitis

Apalagi, jabatan Menteri ATR/BPN disebutnya bukan kementerian yang Apolitis. Karena, dasar dan tujuannya yakni pelayanan untuk sertifikasi, mengatasi sengketa-sengketa lahan, pelayanan untuk memberangus mafia-mafia tanah dan lain sebagainya.

"Jadi karena itu, ini sangat strategis walaupun dalam waktu tujuh delapan bulan tidak banyak hal yang bisa, tidak ada program baru yang bisa dilakukan. Tetapi tugasnya mempercepat, menuntaskan program-program yang sudah disusun sebelumnya, yang tadi sudah disampaikan Presiden Jokowi," paparnya.

"Agar supaya sebelum atau pada masa Presiden Jokowi selesai masa jabatan, itu bisa dituntaskan, paling tidak dipercepat, ini dia tugas Mas AHY, karena itu dia membutuhkan leadership dan manajemen dan itu yang dipunyai oleh Mas AHY, mungkin itu yang dilihat oleh Pak Jokowi," pungkasnya.

 

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com