Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatasi mafia tanah bahkan sengketa tanah.
"Ini baru spirit anak muda. Tapi untuk memberantas mafia tanah ini kan harus kolaboratif, tidak mungkin diselesaikan sendiri. Nantinya, Komisi III akan full support dengan mendorong para mitra, dalam hal ini Polri dan Kejagung, untuk terus bantu Kementerian ATR/BPN memberantas mafia tanah,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Kamis (22/2/2024).
Baca Juga
Dia juga menitipkan pesan kepada AHY, agar tetap berani untuk mengusut para oknum yang terlibat.
Advertisement
Karena dari yang sudah-sudah, mafia tanah sulit untuk disentuh hukum karena banyak oknum yang diduga melindungi dan terlibat.
“Bro Menteri juga harus galak sikat semua oknum yang menjadi backing atau terlibat dengan mafia tanah. Pak Hadi kemarin sudah bagus, pakai sistem gebuk. Bro Menteri nanti juga harus teruskan spirit ini, atau bahkan bisa lebih galak lagi. Sebab mafia tanah ini sulit disentuh karena diduga selalu dilindungi oknum. Tapi saya yakin, Bro Menteri AHY pasti bisa tegas,” pungkas Sahroni.
Usut Sengketa Tanah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan poin kolaborasi antar kementerian dalam mengusut kasus-kasus semisal sengketa tanah.
Sosok pertama yang ia sebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. AHY telah mengajukan diri untuk menemui Menko Airlangga untuk diajak berkolaborasi.
"Pertama, Menko Perekonomian pak Airlangga, karena ATR/BPN ini dibawah koordinasi Menko perekonomian. Saya sudah minta waktunya," ujar Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Tak hanya Airlangga, AHY juga bakal bekerjasama dengan menteri-menteri bidang ekonomi terkait lainnya semisal Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
"Sesama kolega di wilayah ekonomi, pak Bahlil juga komunikasi, PUPR juga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga. Dan, Kejaksaan, Polri saya juga sudah minta waktu," imbuhnya.
Advertisement
Dapat Perhatian
Adapun menurut rencananya, penyelesaian kasus sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
"Jadi saya baru bisa menjelaskan di kesempatan ini, bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan penuntasan segala isu dan permasalahan termasuk sengketa-sengketa tanah, baik individu, korporasi, dan komunitas," kata Agus Harimurti Yudhoyono.