Point Penting Diskusi Panel Rakernas ASKOMPSI Demi Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Diskusi Panel Rakernas ASKOMPSI 2024 Bahas Keterpaduan Layanan Digital Nasional hingga Keamanan Siber — Diskusi Panel Rakernas ASKOMPSI 2024 menghadirkan lima narasumber dari berbagai kementerian.

Liputan6.com, Majalengka Rapat Kerja Nasional Dewan Pengurus Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas ASKOMPSI) 2024 di Majalengka, Jawa Barat, memiliki agenda utama yakni diskusi panel yang menghadirkan lima narasumber dari berbagai kementerian.

Fokus bahasan diskusi panel, sesuai tema besar Rakernas ASKOMPSI 2024 yakni Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Diskusi panel yang dipandu oleh Dewan Pembina ASKOMPSI, Eneng Nurcahyati sebagai moderator, membahas berbagai isu terkait perkembangan transformasi digital. Narasumber yang hadir antara lain Koordinator Substansi Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ucup Hidayat.

Sebagai narasumber utama, Ucup Hidayat memberikan keynote speech terkait peran pemerintah daerah (pemda) dalam percepatan digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

"Kami sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota per tanggal 5 Januari 2024 terkait dengan peran pemda dalam percepatan transformasi digital dan layanan digital nasional," ungkap Ucup Hidayat mengawali Diskusi Panel dalam Rakernas ASKOMPSI di Hotel Horison Ultima Kertajati Majalengka, Kamis (22/2/2024).

Demi mendukung percepatan transformasi digital dan layanan digital nasional, pemda diminta untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun ia mengakui, kemampuan pembangunan arsitektur SPBE di setiap pemerintah daerah, masih menjadi kendala.

"Masih banyak pemda yang belum membangun arsitektur SPBE. Tentu ini menjadi PR besar kita bersama," ungkap Ucup.

2 dari 3 halaman

Implementasi Perlindungan Data Pribadi

Selaku narasumber kedua, Chief Digital Transformation Officer (DTO) Kementerian Kesehatan, Setiaji menjelaskan perihal implementasi perlindungan data pribadi dalam ekosistem teknologi kesehatan.

Baginya, data kesehatan masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian serius. Saat ini, pihaknya tengah berupaya membangun sistem integrasi data kesehatan masyarakat.

"Ke depan kita ingin ada integrasi data kesehatan yang memuat riwayat pemeriksaan setiap pasien. Jadi ketika menjalani pemeriksaan, tidak perlu ditanya lagi riwayat kesehatannya, tapi sudah tersedia di sistem," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Strategis dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Ninik Ratna Dewi yang menerangkan tentang strategi keamanan siber nasional untuk pengamanan layanan digital.

Ia menilai, ada beberapa ancaman keamanan siber yang terus berkembang. Di antaranya seperti malware, advanced persistent threat (APT) atau peretasan, data leakage atau kebocoran data, phishing, dan web defacement atau perusakan website.

Adapun dalam upaya memperkuat sistem keamanan siber, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2023. Perpres ini mengatur mengenai Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

3 dari 3 halaman

Sosialisasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE

Sementara itu, perwakilan dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Perwita Sari menyosialisasikan terkait Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

"SIA SPBE ini adalah sarana mewujudkan digital government berbasis data. Reformasi birokrasi harus lincah, cepat, dan berdampak pada masyarakat," ujarnya.

Terakhir, pemaparan narasumber ditutup oleh Manajer Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) Mahfudh Ahmad dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas.

Ia berpesan kepada seluruh perwakilan Diskominfo Provinsi se-Indonesia sebagai wali data di daerah, untuk terus melakukan konsolidasi data sektoral.

"Di samping itu, agar data akurat dan harmonis perlu dilakukan updating dan pemutakhiran data. Karena data ini bergerak terus, jadi harus ada updating dalam jangka waktu tertentu," imbuhnya.

Diskusi panel berlangsung interaktif dengan dibukanya kesempatan tanya jawab dengan para peserta Rakernas ASKOMPSI.

(*)