Liputan6.com, Jakarta Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, memastikan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (23/2/2024), berjalan aman.
Hal itu dibuktikan dengan ratusan personel gabungan yang sudah disiagakan.
Baca Juga
"Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat dengan Kodim menyiagakan 957 personel mengamankan dan melayani kegiatan pada unjuk rasa pada hari ini," kata Kombes Susatyo kepada wartawan di lokasi.
Advertisement
Susatyo menambahkan, pengamanan juga dilakukan dengan melakukan penutupan arus lalu lintas di depan kantor KPU RI yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sehingga pada kedua arahnya tidak ada kendaraan berlalu-lalang.
"Kami sudah menutup ruas Jalan Imam Bonjol. Hal ini untuk melakukan persiapan-persiapan pengamanan," jelas perwira menengah berpangkat melati tiga tersebut.
Sebagai informasi, aksi demo yang berlangsung siang ini digerakkan oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Sipil Suarakan Demokrasi Indonesia.
10 Tuntutan
Aksi mereka diberi judul "Tolak Pemilu Curang dan Kejahatan Pemilu". Terdapat sepuluh tuntutan yang akan disuarakan pada aksinya.
Pertama, makzulkan Jokowi dan penjahat demokrasi. Kedua, adili Jokowi dan kroninya pengkhianat rakyat. Ketiga, hapuskan dinasti politik.
Kempat, adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi dengan penjahat demokrasi.
Kelima, tolak hasil quick count sesat. Keenam, audit forensik IT KPU.
Ketujuh, tolak hasil pemilu curang. Kedelapan, laksanakan hak angket DPR-MPR terkait pemilu curang. Kesembilan, usut tuntas grand design pemilu curang.
Kesepuluh, diskualifikasi paslon pilpres yang melakukan kecurangan.
Pantauan di lokasi pukul 13.30 WIB, belum ada tanda-tanda massa yang tiba. Padahal dijadwalkan mereka hadir sekira pukul 13.00 WIB.
Â
Ganjar: Enggak Perlu Takut dengan Hak Angket
Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024.
"Enggak perlu takut. Ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas," kata Ganjar Pranowo di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Ganjar menegaskan pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Oleh karena itu ia mendorong DPR segera memanggil penyelenggara pemilu.
"Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja dulu," kata Ganjar. "Kami tidak pernah tidak serius," sambungnya.
Ia memastikan, Fraksi PDIP di DPR telah siap mengakukan hak angket. Sebab, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyatakan siap.
"Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya," pungkasnya.
Advertisement
Parpol Koalisi AMIN Siap Bersama PDIP Usul Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Sebelumnya, partai politik (parpol) Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKS, dan PKB sepakat dengan usul calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo terkait hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim usai rapat rutin tiga sekjen parpol Koalisi Perubahan yang dihadiri Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi. Semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya," kata Hermawi.
Lebih lanjut, Hermawi juga berharap PPP akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurutnya, langkah mendukung usulan hak angket demi menegakkan pemilu yang benar dan jujur.
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia," tegas Hermawi.
Meski begitu, Hermawi menyatakan NasDem, PKS, dan PKB bakal menunggu sikap dari PDIP sebagai partai politik pengusung Ganjar Pranowo terlebih dahulu. Hak angket, kata dia, bakal digunakan usai diajukan PDIP secara resmi.
"Jadi angket itu kan komposisi DPR 575 baru bisa berdinamika nanti kalau dia lebih dari setengah, dan kita menunggu itu, gitu loh," kata Hermawi.
"Artinya, PDIP tanpa kami juga tidak bisa jalan. Kami tanpa PDIP tidak bisa jalan. Tapi karena ini yang menginisiasi PDIP, kami tunggu respons selanjutnya," ujar Hermawi.