Sukses

Usai Dampingi Jokowi, Menteri ATR/BPN AHY Langsung Sowan ke Wapres Ma’ruf

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melangsungkan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melangsungkan pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan AHY tiba di kediaman rumah dinas Ma'ruf Amin sekira pukul 15.10 WIB. Tampak, AHY yang berada di dalam mobil dinas bernopol RI 44 langsung masuk ke rumah dinas.

Saat hendak masuk ke gerbang, Ketua Umum Partai Demokrat itu sempat melambaikan tangan ke awak media yang telah menunggu di luar tanpa berucap sepatah kata pun.

Adapun sowannya AHY ke Ma'ruf Amin ini berlangsung setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat kemarin (23/2/2024).

"Betul (pertemuan AHY dengan Wapres Ma'ruf Amin). Silahturahmi," kata Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dikonfirmasi.

Belakangan ini AHY yang masuk dalam kabinet pemerintahan tengah menjadi sorotan setelah resmi menjabat Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Rabu (21/2/2024).

Partai Demokrat memastikan diri kini berada di barisan pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini setelah Ketua Umum AHY resmi dilantik menjadi Menteri ATR/BPN.

"Kami sekarang berada di pemerintahan Pak Jokowi," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Andi menegaskan pihaknya akan konsisten pada saat partainya berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Kami konsisten. Kalau kami di luar pemerintahan, ya kami oposisi. Kalau kami dalam pemerintahan, ya kami konsisten menjadi bagian dalam pemerintahan," ujar Andi.

"Kami memang selama ini berada di luar pemerintahan, kami konsisten sampai pemilihan umum kami berada di luar pemerintahan. Cuma sekarang kami berada di dalam pemerintahan, kami juga akan konsisten," pungkas Andi.

2 dari 3 halaman

Akrab, AHY dan Jokowi Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (23/2/2024).

Jokowi didampingi sejumlah menteri, salah satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik pada Rabu (21/2/2024) lalu.

Selain AHY, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Pj. Bupati Bolaang Mongondow Limi Mokodompit.

Dalam kesempatan itu, Jokowi dan AHY tampak menangkap ikan bersama. Momen akrab Jokowi dan AHY itu terekam melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan peresmian Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp2,02 triliun. Kepala Negara berharap bendungan dapat bermanfaat bagi masyarakat di provinsi tersebut.

"Bendungan Lolak ini akan sangat bermanfaat bagi Provinsi Sulawesi Utara, baik untuk pengairan sawah. Tadi sudah saya sampaikan seluas 2.200 hektare bisa terairi," ujar Jokowi di lokasi, seperti dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Kapasitas daya tampung Bendungan Lolak sendiri mencapai 16 juta meter kubik. Jokowi meyakini angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar.

"Untuk air baku nanti penduduk di Bolaang Mongondow dan juga bisa ditarik juga ke Manado apabila ada kekurangan (air baku) di sana," kata Presiden.

Jokowi berharap dengan hadirnya Bendungan Lolak maka produksi padi di pulau Bolaang Mongondow bisa meningkat.

"Sehingga jangan hanya berpikir untuk Sulawesi Utara. Di sini mungkin sudah surplus, tetapi bisa dibawa ke provinsi lain yang masih defisit produksi beras karena kita harus melihat secara makro Indonesia," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini bertekad, ke depan Indonesia harus bisa menambah jumlah bendungan seperti di negara-negara maju lainnya. Sebab, menurutnya, jumlah bendungan di Indonesia saat ini masih kurang.

"Sebagai perbandingan, Korea Selatan memiliki kurang lebih 20.000 (bendungan), RRT China memiliki 98.000 bendungan. Kita memiliki 292 bendungan saja. Sehingga, pemerintahan yang akan datang untuk proses pengelolaan air, energi, harus menjadi betul-betul konsentrasi, karena pangan dan energi akan menjadi rebutan semua negara," Jokowi menandasi.

3 dari 3 halaman

Pengamat: AHY Jadi Menteri Hadiah dari Jokowi Sekaligus untuk Mengadang Hak Angket Pemilu 2024

Pengamat politik Universitas Jember (Unej) M Iqbal mengatakan, terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN merupakan hadiah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tentu sudah direstui pula oleh Prabowo Subianto.

"Pemberian hadiah kursi menteri itu bisa saja bertujuan dua hal. Pertama, agar Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen menghadang bola hak angket pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN," kata Iqbal dikutip dari Antara, Jumat (23/2/2024).

Kendati Partai Demokrat bergabung dalam komposisi parlemen kubu Prabowo-Gibran, namun masih kalah suara daripada gabungan suara parlemen kubu 01 dan 03 dengan catatan kedua kubu solid.

Kedua, kata Iqbal, secara komunikasi politik sebetulnya hadiah itu adalah pesan tamparan politik Jokowi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat karena sebelumnya partai berlambang mercy itu mengkritik pemerintahan terkait dengan kasus Pulau Rempang.

Ia mengatakan, masuknya Ketua Umum Partai Demokrat di kabinet Jokowi menguatkan bukti menangnya pragmatisme di atas idealisme politik karena hampir 9 tahun jadi partai oposisi, luluh dan lemah juga energi partai mengkritik pemerintahan.

"Setelah resmi jadi Menteri ATR/BPN, sudah pasti tugas berat AHY antara lain adalah mengatasi kisruh kompleksitas konflik agraria di tanah Rempang. Kasus konflik agraria tahun 2021 sebanyak 207 kasus dan meningkat menjadi 241 kasus pada tahun 2023 berdasarkan laporan KPA. Posisi dan kinerja AHY sedang diuji," tuturnya.

 

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com