Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Mahfud Md: Kalau Masuk APBN 2025 Kurang Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024), turut membahas program makan siang gratis dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi hal tersebut, Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md tak mempermasalahkan program makan siang gratis dibahas dalam rapat kabinet Jokowi. Menurutnya, pembahasan bisa saja dilakukan untuk mengantisipasi apabila Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang.

“Ya ndak papa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu. Kan tidak apa-apa juga, Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet,” kata Mahfud Md di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2/2024).

Meski demikian, Mahfud menilai bahwa apabila program makan siang gratis masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah kurang tepat. Sebab, APBN 2025 disusun pemerintah sekarang, sementara makan siang gratis adalah program pemerintah baru.

“APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru. Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni 2025,” katanya.

“Tetapi enggak apa-apa lah, itu mungkin hanya sumbangan saja,” ujar Mahfud menambakan.

Saat ditanya apakah etis membahas program meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan resmi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini hanya menjawab singkat.

“Terserah kamu saja. (Etis) ya kamu nilai sendiri saja,” ucap Mahfud memungkasi.

2 dari 4 halaman

Jokowi dan Menteri Bahas Program Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri pada Senin (26/2/2024). Salah satu hal yang dibahas yakni, makan siang gratis yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Jokowi membahas sejumlah program capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). Salah satunya, makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran.

"Tadi (rapat) membahas program-program Pak Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).

Bahlil menilai, tak perlu ada tim transisi untuk memuluskan program Prabowo-Gibran. Pasalnya, Prabowo-Gibran akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Kalau pemerintahan sekarang berkelanjutan. Apanya yang mau ditransisi? Jadi yang ada itu pemantapan melanjutkan yang sudah bagus. Yang belum bagus kita lakukan perbaikan, dalam rangka melengkapi visi misi Prabowo-Gibran," jelasnya.

Bahlil menyampaikan pembahasan soal program makan siang gratis dalam RAPBN 2025, bukan bermaksud mendahului KPU yang belum menetapkan hasil hitung resmi Pilpres 2024. Dia menuturkan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran hanya simulasi dan rancangan.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangannya, simulasi, tahap awal enggak apa-apa," tutur Bahlil.

"Saya tidak tahu (ada bahas program capres lain). Kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kan rancangan umum," ucap dia.

3 dari 4 halaman

Dihadiri Menteri dari PDIP hingga PKB

Saat pembahasan program makan siang gratis, hadir sejumlah menteri kabinet pengusung Prabowo-Gibran. Menteri-menteri dari PDI Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Ganjar-Mahfud dan menteri dari PKB dan Partai NasDem yang merupakan pengusung Anies-Muhaimin juga ikut hadir dalam rapat kabinet.

Adapun menteri-menteri PDIP yang hadir antara lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Sementara menteri dari partai pengusung Anies-Muhaimin yang ikut dalam pembahasan program makan siang yakni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dia berasal dari Partai NasDem.

Lalu, ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Kakak dari Muhaimin Iskandar itu berasal dari PKB.

Dalam kesempatan ini, juga hadir capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta menteri-menteri pendukungnya mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono.

4 dari 4 halaman

Jokowi Ingin APBN 2025 Akomodasi Program Presiden Terpilih

Presiden Joko Widodo (Jokowi) — Presiden RI Joko Widodo (**Jokowi**) memimpin Rapat Terbatas Rencana Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 28 Desember 2022. (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI)

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri mulai menyiapkan rencana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025. Jokowi ingin APBN 2025 dapat mengakomodasi program presiden terpilih 2024-2029.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna untuk membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah serta Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Rencana kerja pemerintah. Kebijakan dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat membuka rapat.

Kendati begitu, kata dia, penyususnan RAPBN 2025 tetap harus menunggu hasil hitung suara Pilpres 2024 yang dirilis KPU RI. Pasalnya, Jokowi menuturkan APBN 2025 dijalankan oleh presiden terpilih 2024-2029.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi KPU. Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karens menjalankan APBN karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," tuturnya.