Bahlil Sebut Jokowi Tak Terganggu dengan Usulan Hak Angket: Dituduh Aja Santai

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menjelaskan ada dua cara resmi untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan umum (pemilu) 2024. Pertama, jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jalur hukum adresatnya KPU yang vonisnya hasil pemilu bisa dibatalkan oleh MK, asal ada bukti yang valid dan signifikan, bukan bukti sembarangan. Validasi bukti nanti dilakukan di sidang MK," tulis Mahfud Md di akun media sosial X @mohmahfudmd pada Senin (26/2/2024).

Kedua, melalui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket di DPR. Adapun adresat atau subjek hukum yang ditujukan oleh upaya tersebut adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Keputusan angket adalah politik. Jadi jika dipersonifikasikan, jalur hukum itu untuk menggugat kemenangan Pak Prabowo. Sedang jalur angket untuk mengadili Pak Jokowi secara politik. Keduanya jalur yang terpisah," jelas Mahfud.

Lebih lanjut, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan itu menyebut, hasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden. Selama terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Atas cuitan tersebut, Mahfud mendapatkan respons dari salah satu pengikutnya, bahwa pemakzulan akan memakan waktu yang lama.

Pakar hukum tata negara itu pun sepakat jika pemakzulan akan melewati berbagai proses yang panjang dan penuh kehati-hatian.

"Tetapi jika ada akibat hukum pidana dari temuan dan keputusan politik angket, betapa pun lambatnya, masih bisa terus ditindaklanjuti tanpa terikat periode," pungkas Mahfud.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com