Liputan6.com, Semarang Kecamatan Semarang Barat dinilai Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai kawasan yang memiliki multiplier effect ekonomi yang tinggi. Selain memiliki kawasan bisnis, di Kecamatan Semarang Barat juga dekat dengan pusat transportasi.Â
"Ini (Kecamatan Semarang Barat) menjadi kawasan yang nilai ekonominya tinggi," ujar Mbak Ita, sapaan akrabnya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Semarang Barat di Aula STIKES Telogorejo Semarang, Selasa (27/2).Â
Baca Juga
Menurutnya, mulai dari Exit Tol, bandara, bahkan Semarang Barat meski beda wilayah, juga dekat pelabuhan dan stasiun kereta api.
Advertisement
"Di sini (Semarang Barat) juga banyak kawasan yang nilai ekonominya tinggi, seperti kawasan Graha Padma, ada destinasi Pantai Tirang, ada bandara, dan kawasan POJ serta lainnya," kata wanita yang akrab disapa Ita itu.Â
Sebagai kawasan yang memiliki multiplier effect ekonomi tinggi, lanjut Ita, masyarakat Kecamatan Semarang Barat harus memiliki inovasi dan program yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah.Â
"Ini yang perlu kita dorong, agar masyarakat Semarang Barat lebih berinovasi memanfaatkan peluang, kalau bisa berkolaborasi. Jika ekonomi bergerak, pastinya PAD-nya akan meningkat," katanya.Â
Pemkot Semarang, menurut Ita, akan mulai pemberdayaan masyarakat dan bisa memanfaatkan peluang dengan berkolaborasi dengan pengusaha. Tak hanya itu, dalam Musrenbang, Mbak Ita juga menyoroti terkait pembangunan-pembangunan yang belum terintegrasi.Â
"Saya melihat secara sekilas pembangunan-pembangunan itu masih kecil-kecil, parsial, belum menyeluruh. Di kelurahan misalnya, pembangunan saluran ya di situ tok. Tidak dipikir ujungnya di mana, hulu dan hilirnya di mana. Justru itu yang mungkin jadi penyebab banjir," katanya.
Contoh lainnya, program pavingisasi dan pengaspalan, itu harus melihat kontur atau struktur tanahnya.Â
"Misal tanahnya labil, gak bisa diaspal saja, maka harus di-paving atau sebaliknya. Pemkot Semarang melalui Musrenbang akan mereview itu."
Maka dari itu, Ita berharap pembangunan betul-betul harus dikaji sesuai batas kemampuan.Â
"Misal anggarannya kurang ya ditata, atau bisa dikerjakan Dinas terkait. Sedangkan anggaran kelurahan bisa digunakan untuk kegiatan yang lain," katanya.
Â
Â
(*)
Â