Jokowi Bantah Ada Transaksi Politik di Balik Kenaikan Pangkat Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah anggapan bahwa pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto merupakan bagian dari transaksi politik.

Dia mengatakan, dirinya sengaja memberikan kenaikan pangkat kepada Prabowo usai Pemilu 2024. Hal ini agar tak ada anggapan ada transaksi politik dibalik pemberian kenaikan pangkat.

"Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum Pemilu. Ini kan setelah Pemilu supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi usai memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo saat Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Jakarta Timur, Selasa (28/2/2024).

Dia menuturkan Prabowo sudah menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma atas jasa jasanya di bidang pertahanan pada 2022 lalu. Jokowi menyebut memberikan kontribusi yang luar biasa kemajuan TNI dan negara.

Dia juga memastikan pemberian anuegrah tersebut telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Adapun pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang kemudian mendapat persetujuan dari Jokowi.

"Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasrakan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan," tuturnya.

Jokowi menilai tak ada yang salah dari pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo. Pasalnya, kenaikan pangkat tersebut juga pernah diberikan kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

"Bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada bapak SBY, juga pernah diberikan kepada pak Luhut Binsar. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri," ucap dia.