HEADLINE: Jokowi Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI, Ada Motif Politik?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah anggapan bahwa pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto merupakan bagian dari transaksi politik.

Dia mengatakan, dirinya sengaja memberikan kenaikan pangkat kepada Prabowo usai Pemilu 2024. Hal ini agar tak ada anggapan ada transaksi politik di balik pemberian kenaikan pangkat.

"Ya kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum Pemilu. Ini kan setelah Pemilu supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi usai memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo saat Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Jakarta Timur, Selasa (28/2/2024).

Dia menuturkan, Prabowo sudah menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma atas jasa jasanya di bidang pertahanan pada 2022 lalu. Jokowi menyebut memberikan kontribusi yang luar biasa kemajuan TNI dan negara.

Dia juga memastikan pemberian anugerah tersebut telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Adapun pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang kemudian mendapat persetujuan dari Jokowi.

"Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasrakan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan," tuturnya.

Jokowi menilai tak ada yang salah dari pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo. Pasalnya, kenaikan pangkat tersebut juga pernah diberikan kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

"Bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada bapak SBY, juga pernah diberikan kepada pak Luhut Binsar. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri," ucap dia.

Senada, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan terkait prosedur pemberian kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang kini menyandang pangkat Jenderal kehormatan Purnawirawan.

Penjelasan itu disampaikan Agus atas Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama yang didapat Prabowo merupakan usulan sejak tahun 2022.

"Menhan bapak Prabowo Subianto telah dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 13/TK/TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022," kata Agus saat dihubungi, Rabu (28/2/2024).

Selama itu, kata dia, proses pengusulan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Prabowo telah melalui proses pengusulan, verifikasi dan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/34/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, Bintang Yudha Dharma Utama ini hanya diberikan kepada Menhan dan Panglima TNI," jelasnya.

Maka, sebagaimana Pasal 33 ayat 1 dan 3, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 Prabowo pun berhak diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Sebagaimana Surat Panglima TNI Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.

Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

"Panglima TNI merekomendasikan penganugerahan Jenderal TNI Kehormatan. Maka pada hari ini, Presiden memberikan Kenaikan Pangkat Secara Istimewa kepada Menhan bapak Prabowo Subianto," jelasnya.

Sementara, secara singkat, pemberian kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang empat Prabowo dari Jokowi, merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. "Kayaknya berat yah," singkat Prabowo saat ditanya awak media usai acara Rapim TNI Polri 2024 di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan kenaikan pangkat istimewa yakni Jenderal Kehormatan TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu (28/2/2024). Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkit masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.

"Ya kita harus mencermati ketika reformasi berjalan. Kadang diawali dengan kerusuhan massal,” kata Hasto, kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2023).

Hasto mengingatkan, seharusnya pemberian pangkat harus berdasar hal penting atau fundamental. "Apa yang dilakukan dengan pemberian gelar dan pangkat kehormatan tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental," kata dia.

Oleh karena itu, ia menilai pemberian pangkat Peabowo bertentangan dengan fakta-fakta reformasi. "Dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengingatkan, Prabowo diberhentikan sebagai anggota TNI lewat Kepres Presiden BJ. Habibie, Oleh karena itu, itu memberi pangkat baru harus lebih dahulu mencabut Kepres yang lama dan mengeluarkan Kepres yang baru.

"Ketika Pak Prabowo diberhentikan sebagai prajurit TNI, seorang perwira tinggi itu diberhentikan oleh Kepres, jadi kalau mau memberikan lagi pangkat baru maka harus mencabut Kepres yang lama dan dikeluarkan lagi Kepres yang baru," kata Hasanuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada. "Jadi tidak serta merta, lalu membuat aturan baru, jadi semua aturan di republik ini tolong sesuaikan dengan aturan UU yang dibuat baik oleh pemerintah ataupun DPR yang mewakili rakyat," kata Hasanuddin.

Anggota Komisi I DPR RII Bobby Rizaldi menilai, kenaikan pangkat tersebut sangat pantas diterimanya. "Ya tentu beliau pantas menerimanya, seperti Pak SBY, Pak Luhut , Pak Hendropriyono, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar tanda jasa dan kehormatan," kata Bobby saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).

Politikus Golkar itu menyebut, Prabowo sangat berdedikasi selama bertugas di TNI dan juga selama menjadi Menhan.

"Dedikasi beliau selama bertugas dinas aktif di militer dan juga melaksanakan kebijakan-kebijakan pertahanan sebagai anggota kabinet Presiden Jokowi, sudah cukup untuk kualifikasi," kata dia.

Senada, Ketua Komisi 1 DPR RI, yang juga Politikus Golkar Meutya Hafid, menyebut dengan rekam jejak dan prestasi yang sangat banyak, sudah layak Prabowo mendapat penghargaan itu.

"Menhan Prabowo Subianto bukanlah orang baru dalam pertahanan Indonesia, banyak prestasi yang ditorehkan saat menjadi Prajurit TNI hingga Menteri Pertahanan RI karena itu Pak Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo. Penganugerahan Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo bukanlah ujug-ujug, tetapi sudah menjadi wacana sejak beliau diangkat menjadi Menhan di 2019, sehingga sudah melalui proses yang panjang," klaim dia.

"Masyarakat bisa melihat kok, Pak Prabowo merupakan tokoh di TNI dan banyak berkontribusi bagi pertahanan Indonesia. Semasa menjadi Prajurit TNI telah berhasil melakukan Operasi Mapenduma di Papua," lanjut Meutya Hafid.

Sementara saat menjadi Menhan RI, lanjut Meutya, juga telah melakukan modernisasi alutsista TNI dengan modernisasi pesawat jet tempur pesawat jet Rafale dan Pesawat Super Hercules C130J.

Dia memandang, Prabowo juga memodernisasi SDM pertahanan, mulai dari Universitas Pertahanan dari sisi fasilitas dan keilmuan, perluasan Akademi Militer, serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi.

Termasuk juga di bidang kesejahteraan prajurit, bersama Presiden Joko Widodo yang meresmikan 25 rumah sakit TNI termasuk RS Panglima Sudirman di Bintaro. "Dan jangan lupa Komponen Cadangan yang lahir di era beliau (Prabowo), keberhasilan mengatasi pandemi Covid-19 yang melibatkan Kemhan-TNI dan lain lain," kata Meutya.

Ketua Ikatan Aktivis 98, Immanuel Ebenezer juga menuturkan, tak ada yang perlu dipertanyakan dari penganugerahan pangkat istimewa jenderal bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Dalam empat tahun lebih pengabdiannya sebagai Menteri di Kementerian Pertahanan sudah banyak membuktikan bahwa Jenderal Prabowo Subianto berkontribusi banyak untuk TNI," kata dia.

Menurut pria yang akrab disapa Noel itu, jika banyak yang menganggap pemberian pangkat ini bersifat politis, kita pun juga harus pahami bahwa meski secara resmi disematkan oleh Presiden Jokowi, inisiator pemberian pangkat istimewa ini sendiri datangnya dari instistusi TNI,

"Yang mana kita ketahui bersama TNI tidak berada dalam posisi yang boleh berpolitik praktis, jadi marilah kita berpikir positif saja bahwa kenaikan pangkat ini adalah bentuk rasa terima kasih TNI kepada salah satu personil terbaiknya yaitu Jenderal Prabowo Subianto," klaim dia.

Noel pun mengungkapkan, jika ada yang menyebut pemberian pangkat istimewa ini adalah kebiasaan order baru, itu pun juga adalah pernyataan keliru.

"Karena aturan yang menjadi dasar pemberiannya sendiri adalah UU Nomor 20 Tahun 2009 yang diluncurkan setelah reformasi. Lagipula tidak hanya Jenderal Prabowo Subianto yang diketahui menerimanya, sejumlah nama-nama tokoh militer seperti Jenderal SBY, Jenderal Luhut Pandjaitan, Jenderal Hendropriyono, Jenderal Agum Gumelar juga menerima kenaikan pangkat istimewa yang sama," kata dia.