Peta Kekuatan Partai Pendukung dan Penolak Hak Angket di DPR

Jika sesuai rencana, hak angket baru bisa digulirkan pada pembukaan masa sidang DPR pada 5 Maret 2024 mendatang. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi.

Diketahui, hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai, hak angket ini akan terealisasi jika pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi tidak mengubah arah politik.

"Efektif kalau Nasdem bergabung tapi akan sia-sia kalau Nasdem tidak akan bergabung. Tapi kalau membaca statement Nasdem, saya kira akan tetap konsisten di luar pemerintahan," kata Dedi di Jakarta, Selasa, (27/2).

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. NasDem, kata dia, menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Itu (hak angket) kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jumat (23/2/2024)

Paloh menegaskan, NasDem sebagai parpol pengusung capres dan cawapres nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), mendukung penuh pengajuan hak angket ke parlemen.

"Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural," ucap Paloh.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com