Tindak Lanjut Perpres Publisher Right, Dewan Pers Gelar Seleksi Anggota Komite

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau disebut Perpres Publisher Right. Terkait hal itu, Dewan Pers bergegas menggelar seleksi anggota komite.

"Pleno Dewan Pers memutuskan Gugus Tugas yang akan menghasilkan tiga hal yang akan dilakukan, pertama akan melakukan pembentukan tim seleksi, kedua melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang juga memiliki mandat dalam rangka penegakan Perpres ini, dan berkoordinasi dengan konstituen Dewan Pers,” tutur Ketua Dewan Pers sekaligus Ketua Gugus Tugas, Ninik Rahayu di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Menurut Ninik, anggota Gugus Tugas terdiri dari pihak Dewan Pers ditambah tiga konstituen dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kemudian pada 2 Maret 2024, pihaknya telah menyelesaikan pembentukan Tim Seleksi (Timsel) Komite Perpres 32/2024.

Ini terpilih sebagai Tim Seleksi Bapak Totok Suryanto, Ibu Ninuk Pambudy, Bapak Imam Wahyudi, Bapak Bayu Wardana, dan Ibu Winda Prawitasari,” jelas dia.

Adapun Imam Wahyudi dari pihak Dewan Pers ditunjuk sebagai ketua, dengan jurnalis senior Ninuk Pambudy selaku sekretaris. Sementara tiga lainnya menjadi anggota Timsel.

"Tanggal 4 kemarin kita sudah menyelesaikan kerangka kerja guide line untuk melakukan proses seleksi anggota komite, menurut Perpres sebanyak-banyaknya 11 orang terdiri dari lima perwakilan Dewan Pers yang bukan berasal dari perusahaaan pers, lima orang dari kemenkopolhukam, dan satu dari perwakilan pemerintah,” kata Ninik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024.

"Jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional menjadi perhatian penting pemerintah dan ini yang dinanti-nanti. Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab [Perusahaan] Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” tutur Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024 di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Selasa (5/3/2024).

Penerbitan Perpres itu berdasarkan pertimbangan jurnalisme berkualitas sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis perlu mendapat dukungan perusahaan platform digital. 

Selain itu, perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam praktik jurnalisme berkualitas salah satunya dengan kehadiran perusahaan platform digital sehingga pemerintah perlu menata ekosistem perusahaan platform digital dalam hubungannya dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

"Peraturan Presiden ini bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan,” disebutkan dalam Pasal 2.