Momen Demo Depan DPR Tolak Hasil Pemilu 2024, Massa Bakar Ban dan Tutup Jalan

Massa aksi di depan Gedung MPR/DPR menyuarakan penolakan terhadap hasil Pemilu 2024 dan mendukung langkah Hak Angket. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Massa aksi di depan Gedung MPR/DPR menyuarakan penolakan terhadap hasil Pemilu 2024 dan mendukung langkah Hak Angket. Di tengah terik matahari, demonstran memilih untuk membakar ban dan sebagian di antaranya kelelahan hingga ditandu oleh petugas medis

Pantauan Liputan6.com, Selasa (5/3/2024), hingga pukul 15.00 WIB massa aksi tidak mengendurkan semangatnya menyuarakan keprihatinnya atas Pemilu 2024.

Koordinator Presidium Demonstrasi, Afandi Ismail menyampaikan, selain soal masalah Pemilu 2024, pihaknya yang juga diramaikan oleh ibu-ibu meminta agar pemerintah menurunkan harga sembako.

"Terutama harga beras, cabai, dan kita juga mendengar ada rencana kenaikan harga BBM dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat lainnya. Kita minta supaya DPR memperhatikan aspirasi ini, sehingga benar-benar kenaikan-kenaikan ini bisa segera diturunkan dan kelangkaannya pun atau ketersediaannya pun bisa segera dipenuhi di masyarakat,” tutur Afandi di depan Gedung MPR DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu turut mendesak agar DPR RI segera menangani Hak Angket dalam rangka mengadili kecurangan atau pun kejahatan Pemilu 2024.

"Ini untuk menyelamatkan, mengembalikan marwah demokrasi kita itu hanyalah ke DPR MPR, itu harapan terakhir rakyat melalui Hak Angket. Karena kita sudah kehilangan trust, kita sudah kehilangan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi,” jelas dia.

Afandi menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan aturan yang jelas menabrak kontitusi dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka selaku anak presiden sebagai calon wakil presiden. Termasuk juga dosa KPU selaku penyelenggara Pemilu.

Presiden Joko Widodo, Senin pagi bertolak ke Melbourne, Australia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi, KTT Khusus ASEAN - Australia digelar 4 - 6 Maret 2024. Wakil Presiden, Ma'ruf Amin pun akan bertugas sebagai Plt Presiden, selama Jokowi be...

2 dari 2 halaman

Tuntut Pemakzulan Presiden

Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan massa dari Petisi Brawijaya menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Aksi ini salah satunya untuk mendukung hak angket atas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. (Mereka.com/ Nur Habibie)

"Ini bukan soal kepentingan 01 atau bukan soal kepentingan 03, di sini kita rakyat Indonesia yang tergabung di koalisi ini nanti juga banyak lagi dan teman-teman guru, dari teman-teman mahasiswa yang lain, masyarakat yang lain semuanya satu suara. Apa itu, kita ingin melihat demokrasi kita ini yang telah kita perjuangkan kurang lebih 25 tahun selamat, terhormat,” ungkap dia.

Tidak ketinggalan, Jokowi juga disebutnya terlalu banyak melakukan kesalahan di akhir masa kepemimpinannya. Bukan tidak mungkin, rakyat yang marah besar akan menduduki Gedung DPR RI untuk meminta pemakzulan presiden.

"Kita pastikan aksi kita ini aksi damai ya. Nanti kita meminta para anggota DPR terutama lima fraksi PDI, kemudian PKB, PKS, Nasdem dan PPP perwakilannya menghampiri masa aksi,kita ingin mendengar bagaimana sikap mereka terhadap Hak Angket ini,” Afandi menandaskan.

Infografis Ragam Tanggapan Sidang DPR dan Wacana Hak Angket Pemilu 2004. (Liputan6.com/Abdillah)

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
demo dpr
Unjuk Rasa DPR