Sukses

Muncul Massa Tandingan, Demo Hak Angket di Depan DPR Diwarnai Saling Lempar Botol

Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta terbagi menjadi dua kubu, yakni pihak yang mendorong Hak Angket kecurangan Pemilu 2024 dan pihak yang menolak. Meski disekat pagar, massa kedua belah pihak sempat saling lempar botol.

Liputan6.com, Jakarta - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta terbagi menjadi dua kubu, yakni pihak yang mendorong Hak Angket kecurangan Pemilu 2024 dan pihak yang menolak. Meski disekat pagar, massa kedua belah pihak sempat saling lempar botol.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Selasa (5/3/2024), aksi saling lempar botol terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Diduga, lemparan botol awalnya datang dari kubu massa aksi tolak Hak Angket.

Kondisi tersebut pun membuat geram kubu pro-Hak Angket. Meski begitu, orator meminta massa agar tidak terprovokasi.

"Tolong ya massa kita jangan terprovokasi, massa aksi jangan terprovokasi. Kita aksi damai," teriak orator.

Suasana semakin memanas saat massa aksi pro-Hak Angket tersulit emosi. Mereka geram dan membalas lemparan botol tersebut.

Orator pun meminta polisi untuk bertugas dengan benar. Dia meminta petugas segera melakukan pengamanan dan menjaga kondisivitas aksi demo.

"Pak polisi itu tugas kalian. Tolong bertugas. Massa jangan terprovokasi. Kita orang dewasa yang beretika. Bukan massa aksi bayaran. Kenapa kita dibenturkan oleh massa mengaku mahasiswa tapi bayaran,” teriak orator.

Massa aksi tolak Hak Angket pun dipukul mundur agar menjaga jarak lebih jauh dari kubu pro-Hak Angket. Petugas segera menurunkan kendaraan anti-huru hara ke tengah-tengah massa aksi.

Mobil komando dari massa tolak Hak Angket kecurangan Pemilu 2024 pun mundur bersama demonstran lainnya. Tidak lama, situasi kembali mereda dan demonstran kembali melanjutkan orasinya.

2 dari 3 halaman

Desak DPR Segera Gunakan Hak Angket Kecurangan Pemilu

Koordinator Presidium Demonstrasi, Afandi Ismail menyampaikan, selain soal masalah Pemilu 2024, pihaknya yang juga diramaikan oleh ibu-ibu meminta agar pemerintah menurunkan harga sembako.

“Terutama harga beras, cabai, dan kita juga mendengar ada rencana kenaikan harga BBM dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat lainnya. Kita minta supaya DPR memperhatikan aspirasi ini, sehingga benar-benar kenaikan-kenaikan ini bisa segera diturunkan dan kelangkaannya pun atau ketersediaannya pun bisa segera dipenuhi di masyarakat,” tutur Afandi di depan Gedung MPR DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi itu turut mendesak agar DPR RI segera menangani Hak Angket dalam rangka mengadili kecurangan atau pun kejahatan Pemilu 2024.

“Ini untuk menyelamatkan, mengembalikan marwah demokrasi kita itu hanyalah ke DPR MPR, itu harapan terakhir rakyat melalui Hak Angket. Karena kita sudah kehilangan trust, kita sudah kehilangan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi,” jelas dia.

3 dari 3 halaman

Ancam Duduki DPR untuk Makzulkan Presiden

Afandi menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan aturan yang jelas menabrak kontitusi dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka selaku anak presiden sebagai calon wakil presiden. Termasuk juga dosa KPU selaku penyelenggara Pemilu. 

“Ini bukan soal kepentingan 01 atau bukan soal kepentingan 03, di sini kita rakyat Indonesia yang tergabung di koalisi ini nanti juga banyak lagi dan teman-teman guru, dari teman-teman mahasiswa yang lain, masyarakat yang lain semuanya satu suara. Apa itu, kita ingin melihat demokrasi kita ini yang telah kita perjuangkan kurang lebih 25 tahun selamat, terhormat,” ungkapnya.

Tidak ketinggalan, Jokowi juga disebutnya terlalu banyak melakukan kesalahan di akhir masa kepemimpinannya. Bukan tidak mungkin, rakyat yang marah besar akan menduduki Gedung DPR RI untuk meminta pemakzulan presiden.

“Kita pastikan aksi kita ini aksi damai ya. Nanti kita meminta para anggota DPR terutama lima fraksi PDI, kemudian PKB, PKS, Nasdem dan PPP perwakilannya menghampiri masa aksi,kita ingin mendengar bagaimana sikap mereka terhadap Hak Angket ini,” Afandi menandaskan.