Transaksi Keuangan Digital Makin Aman dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Ini

Liputan6.com, Jakarta Di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, transaksi digital menjadi pemandangan sehari-hari. Salah satu elemen kunci dalam transaksi digital adalah tanda tangan elektronik.

Dalam era di mana tinta dan kertas telah digantikan oleh kode dan algoritma, penting memahami bagaimana tanda tangan elektronik bekerja dan perlindungan hukum terhadapnya. Untuk itu, keamanan transaksi keuangan digital telah mendapatkan kepastian hukum dengan revisi kedua UU ITE menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2024 silam.

Berkaitan dengan itu, OJK pun telah mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik bagi seluruh transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik, khususnya bagi penyelenggara fintech peer-to-peer lending dan multifinance.

Dalam surat edaran resmi nomor S-13/PL.01/2024 dan S-14/PL.01/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau para penyedia jasa keuangan seperti Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Khusus serta Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau lebih dikenal dengan istilah fintech lending menggunakan TTE tersertifikasi.

“OJK telah berkomunikasi dengan Kominfo terkait interpretasi aturan Pasal 17 ayat 2a UU No.1 Tahun 2024 dan bersepakat bahwa setiap kontrak elektronik dalam transaksi keuangan yang tidak melakukan tatap muka fisik, wajib menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan oleh sertifikat elektronik," ujar Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus OJK, Ahmad Nasrullah.

"Hal ini yang selanjutnya akan ditindaklanjuti OJK khususnya bagian pengaturan P2P lending dan model bisnis Buy Now Pay Later. Untuk itu, para penyelenggara jasa keuangan khususnya fintech lending perlu melihat daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang secara resmi terdaftar Kominfo,” jelasnya.