PDIP Klaim Hak Angket Tak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu Maupun Pemakzulan Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak menutup mata soal adanya wacana hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah politisi.

Namun sebagai kepala negara, Jokowi enggan terlibat karena hal itu menjadi ranahnya anggota DPR.

"Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR," kata Jokowi saat ditanya awal media di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Hak angket awalnya mencuat dari sejumlah politisi yang menuding adanya kecurangan di Pemilu 2024.

Salah satunya dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romy.

Menurut Romy, salah satu perihal yang akan disuarakan dalam hak angket adalah soal meroketnya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia meyakini adanya ledakan suara yang tidak wajar dari suara PSI.

Berdasarkan bukti yang diklaim Romy, terdapat 19 ribu suara dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS.

"Kenaikan suara PSI bukan hanya tidak wajar. Melainkan juga tidak masuk akal menurut beberapa surveyor. Karena berdasasarkan perhitungan, berarti ada beberapa TPS yang suara PSI mencapai 50%,” yakin Romy melalui tulisannya di Instagram pribadinya, seperti dikutip Minggu (3/3/2024).

Dia mengatakan, jika penyelenggara Pemilu tidak mengoreksi hal tersebut maka partainya akan mendorong hal tersebut ke dalam hak angket agar dapat diungkap dengan terang.

"Kalau ini tidak dikoreksi, PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!," tegas dia.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com