PKS Sebut Pilkada akan Lebih Kacau jika Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Dibiarkan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat menegaskan penggunaan hak angket wajib dijalankan DPR untuk mengusut dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Menurut Syahrul, apabila penggunaan hak angket tidak dilakukan DPR, maka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November 2024, diduga kuat akan terjadi praktik kecurangan lebih kacau.

"Nah ini makanya kalau polemik ini kita biarkan begitu saja, maka Pilkada akan lebih kacau lagi, pasti. Karena orang berpikir 'ah udahlah kita buat curang saja pasti nanti tidak ada diproses' begitu," kata Syahrul kepada wartawan dikutip Rabu (6/3/2024).

Syahrul khawatir memori tersebut tersimpan di generasi penerus dan menjadi mindset pada setiap warga negara. Syahrul mempertanyakan negara apabila pola pikir tersebut akhirnya tersimpan di setiap warga negara.

"Maka dikatakan seorang pemimpin kalau berbuat baik mau kebaikannya menyebar, tapi ketika dia berbuat buruk. Keburukannya juga akan besar," ujar Syahrul.

Diketahui, wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.