Penggelembungan Suara PSI Dinilai untuk Alihkan Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Aksi Bakar Ban Warnai Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR — Dalam aksinya, mereka menyuarakan penolakan terhadap hasil Pemilu 2024 dan mendukung langkah Hak Angket. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengalihkan perhatian publik dari isu hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Feri lantas mengutip pernyataan dalam kanal Youtube bambangwidjojanto yang menyebut bahwa kecurangan Pemilu 2024 terjadi secara terang benderang. Isu itu, kata dia, bahkan telah dimainkan.

"Bagi saya kecurangan terang benderang ini motifnya tidak sekadar meloloskan PSI, tetapi isunya juga beralih dari isu kecurangan Pilpres menjadi isu kecurangan PSI," kata Feri dalam keterangan tertulis, diterima Rabu (6/3/2024).

Lebih lanjut, Feri menyebut, terjadinya penggelembungan suara PSI itu terlalu terang benderang. Menurut dia, hampir tidak mungkin dalam batas penalaran yang wajar terjadi lonjakan suara sangat besar dari 2,5 persen menjadi 3,7 persen atau terjadi kenaikan mencapai 1,2 persen.

"Kalau dilihat rutenya akan tembus 4 persen. Trennya cepat dibanding pollster PSI dengan Prabowo-Gibran saat Jokowi menyatakan cawe-cawe, langsung naik perolehan suara Prabowo-Gibran," kata dia.

Feri meyakini, melonjaknya perolehan suara PSI telah disesuaikan dengan kebutuhan Jokowi dan kebutuhan parpol yang diketuai putra bungsunya itu, yakni Kaesang Pangarep.

Lebih lanjut, mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menyentil pollster dan analisis politik yang tidak angkat bicara perihal kenaikan perolehan suara PSI yang tidak masuk akal dan curang.

"Ini bagian dari mendukung kecurangan. Kebetulan publik tidak nyaman dengan partai anak presiden lolos parlemen," tegasnya.

Selain itu, Feri juga menyinggung ihwal kenaikan suara PSI dengan fenomena jual beli suara. Dia menyebut, fenomena jual beli suara kerap dilakukan parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen (PT) agar lolos ke DPR.

"Ada permakluman antarparpol, ini membuat demokrasi tidak sehat dan suara rakyat dikhianati," kata dia.

2 dari 3 halaman

Respons Menko Polhukam Soal Lonjakan Suara PSI

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Sambangi Kediaman Mahfud Md — Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberi keterangan terkait pertemuan dengan Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melonjak signifikan dalam beberapa hari belakangan. Berbagai dugaan muncul, seperti adanya penggelembungan suara lantaran hasilnya berbeda dengan perhitungan cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Thahjanto menilai, anggapan lonjakan suara PSI yang tak lazim hanya spekulasi. Baiknya, dia meminta para pihak menunggu hasil resmi KPU.

"Ya, kita lihat nanti hasil dari KPU aja ya, kan ini hanya spekulasi dulu, dan berita-berita itu juga kita dengar, kita lihat nanti hasilnya dari KPU," kata Hadi ditemui di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2024.

Menurutnya, jika ada tudingan penggelembungan suara untuk PSI mesti dibuktikan. Sebab, hal ini masih sekadar asumsi.

"Nah itu kan harus dibuktikan dan masih diduga, kita asumsi kan," jelas Hadi.

3 dari 3 halaman

PSI Klaim Data Internal Suaranya di Atas 4 Persen

Kaesang Pangarep Resmi Jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia — Kaesang Pangarep (tengah) usai menerima surat keputusan pengangkatan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie pada Kopdarnas Deklarasi Sikap Politik PSI di Jakarta, Senin (25/9/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian meminta khalayak tak buru-buru berasumsi negatif terkait penambahan suara partainya. Menurut Justin, perolehan suara PSI itu masih wajar.

"Semua masih terjadi dalam batas kewajaran. Perhitungan juga masih cukup panjang, sehingga fluktuasi suara adalah hal yg sangat wajar," kata Justin dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/3/2024).

Dia menilai, tidak bijak berprasangka buruk ke partainya hanya karena membandingkan hasil survei sejumlah lembaga dengan hasil real count KPU terkait perolehan suara PSI. Ia menyebut, real count KPU yang harusnya menjadi rujukan publik.

"Survei adalah indikator melalui sampling ribuan responden, sedangkan perhitungan manual KPU adalah perhitungan riil dari ratusan ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Indonesia, di mana setiap suaranya dihitung," ucap Justin.

Bahkan dia mengklaim, data internal PSI terkini menunjukkan bahwa perolehan suara partai berlambang mawar itu merangkak naik mencapai 4 persen. Meski begitu, kata dia perolehan suara masih terus dalam pemantauan.

"Kalau memang data internal PSI menyatakan kita tidak lolos 4 persen, maka PSI sudah pasti segera declare kekalahan seperti di 2019 kemarin. Tapi kini data internal kita diatas 4 persen sehingga sampai saat ini kami tetap secara ketat memantau perhitungan suara di lapangan," jelas dia.

Bahkan, lanjutnya banyak dilakukan pemulihan suara-suara PSI yang sempat hilang atau dihilangkan sebelumnya. Hal itu, ujar Justin berkat kontribusi Form C-1 Plano dari pengurus hingga simpatisan.