5 Respons Pengamat, Parpol, hingga KPU Terkait Dugaan Penggelembungan Suara PSI

Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, menilai lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pemilihan umum atau Pemilu 2024 tidak wajar.

Pengamat politik ini, mendorong agar Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikembangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu dihentikan total. Sebab, Ray bilang dapat menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.

Ray menyarankan KPU RI menayangkan hasil perhitungan suara secara manual guna memudahkan para calon anggota legislatif (caleg) memantau perolehan suara masing-masing melalui C Hasil.

Menurut Ray, kenaikan jumlah perolehan suara PSI yang signifikan itu boleh jadi karena kesengajaan atau kesalahan teknis. Ray memandang, jika jumlah suara meningkat karena kesengajaan, maka bakal menjadi bahaya besar.

Lebih lanjut, Ray menyebut perhitungan Sirekap yang kerap menimbulkan persoalan serupa itu bisa saja dibawa dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

"Benar atau tidak abuse of power terjadi pada Pemilu 2024 termasuk pemilu legislatif," ucap Ray.

Adapun Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menduga, meroketnya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Sebab, terjadi indikasi adanya penggeseran suara tidak sah menjadi sah untuk PSI.

"Hal ini jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu," kata pria karib disapa Romy, Senin (4/3/2024).

Ia membeberkan, kalau partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS = 81,69 persen x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71 persen, dan seluruh partai lain hanya 29 persen.

"Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih," ungkap Romy.

Untuk menyelidiki dugaan itu, Romy mendorong partainya membawa hal terkait sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya untuk mengungkap dugaan tersebut.

"Secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!," minta Romy. 

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta semua pihak agar tidak menyampaikan pernyataan tendensius menyikapi rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hingga kini masih berlangsung.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanggapi penambahan suara PSI, yang berdasarkan rekapitulasi suara KPU per Sabtu 2 Maret 2024 pukul 12.00 ada di angka 3,13 persen, dengan jumlah suara terhitung 65,73 persen. Perolehan suara PSI ini naik dari waktu ke waktu.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (2/3/2024).

Grace menambahkan, saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi.

"Di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat," kata dia.

Grace mengingatkan perbedaan antara hasil hitung cepat atau quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain.

Ia mengambil contoh hitung cepat versi lembaga survei Indikator Indonesia atas PKB yang hasilnya 10,65 persen tapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen atau ada penambahan 0,91 persen. Contoh lain adalah suara Partai Gelora yang berdasarkan quick count 0,88 persen, sementara rekapitulasi KPU 1,44 persen alias selisih 0,55 persen.

Menurut Grace, berdasarkan hitung cepat Indikator, PSI ada di angka 2,66 persen sementara rekapitulasi KPU ada di 3,13 persen atau selisih 0,47 persen. Selisih PSI lebih kecil dibanding kedua contoh sebelumnya.

"Kenapa yang disorot hanya PSI? Bukankan kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung," kata dia.

Ia meminta semua pihak bersikap adil dan proporsional. "Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik," pungkas Grace.

Senada, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian juga meminta khalayak tak buru-buru berasumsi negatif. Menurut Justin, perolehan suara PSI itu masih wajar.

“Semua masih terjadi dalam batas kewajaran. Perhitungan juga masih cukup panjang, sehingga fluktuasi suara adalah hal yg sangat wajar," kata Justin dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/3/2024). 

Justin menilai, tidak bijak berprasangka buruk ke partainya hanya karena membandingkan hasil survei sejumlah lembaga dengan hasil real count KPU terkait perolehan suara PSI. Ia menyebut, real count KPU yang harusnya menjadi rujukan publik.

"Survei adalah indikator melalui sampling ribuan responden, sedangkan perhitungan manual KPU adalah perhitungan riil dari ratusan ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Indonesia, di mana setiap suaranya dihitung," ucap Justin.

Justin menyampaikan, data internal PSI terkini menunjukkan bahwa perolehan suara PSI merangkak naik mencapai 4 persen. Meski begitu, kata dia perolehan suara masih terus dalam pemantauan.

"Kalau memang data internal PSI menyatakan kita tidak lolos 4 persen, maka PSI sudah pasti segera declare kekalahan seperti di 2019 kemarin. Tapi kini data internal kita diatas 4 persen sehingga sampai saat ini kami tetap secara ketat memantau perhitungan suara di lapangan," jelas dia.

Bahkan, lanjutnya banyak dilakukan pemulihan suara-suara PSI yang sempat hilang atau dihilangkan sebelumnya. Hal itu, ujar Justin berkat kontribusi Form C-1 Plano dari pengurus hingga simpatisan

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan, tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia menjelaskan, yang tidak akurat justru optical character recognition (OCR) atau teknologi yang mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," katanya. 

Idham pun menegaskan Sirekap yang merupakan alat bantu penghitungan suara sudah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C. Hasil plano yang harus diakurasi.

Selain itu, dia menekankan hasil resmi perolehan suara peserta pemilu sudah berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.

“Mulai dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi dan pada akhirnya pada level KPU RI, rekapitulasi tingkat nasional,” kata Idham menjelaskan.

Adapun terkait mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang berisi formulir C. Hasil plano dan dibaca satu per satu.

Hasil pembacaan yang dilakukan oleh salah satu anggota PPK kemudian di-input dengan menggunakan file template formulir D.Hasil yang masih kosong. Kemudian, formulir hasil itu dikirim lewat Sirekap.

”Apabila ada gangguan, maka dikirim melalui email atau link cloud,” ujarnya. 

Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Thahjanto menilai, anggapan lonjakan suara PSI yang tak lazim hanya spekulasi. Baiknya, dia meminta para pihak menunggu hasil resmi KPU.

"Ya, kita lihat nanti hasil dari KPU aja ya, kan ini hanya spekulasi dulu, dan berita-berita itu juga kita dengar, kita lihat nanti hasilnya dari KPU," kata Hadi ditemui di Kantor Majelis Ulama Indonesia pada Selasa (5/3/2024). 

Menurutnya, jika ada tudingan penggelembungan suara untuk PSI mesti dibuktikan. Sebab, hal ini masih sekadar asumsi.

"Nah itu kan harus dibuktikan dan masih diduga, kita asumsi kan," jelas Hadi.

Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut, lonjakan sebenarnya wajar terjadi lantaran perhitungan suara oleh KPU masih terus dilakukan.

"Anggapan ini muncul karena hanya pada lonjakan suara PSI tudingan manipulasi muncul, sedangkan pada parpol lain yang juga mengalami kenaikan suara dianggap biasa saja," kata dia pada Selasa (5/3/2024).