Jadi Bahan Perbincangan Pimpinan, KPK Buka Peluang Panggil Bahlil Lahadalia

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk melakukan pemanggilan terhadap menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pemeriksaan Bahlil pun juga sudah jadi perbincangan antar pimpinan KPK.

Pemeriksaan menteri Investasi itu juga sehubungan dengan proses perizinan pertambangan nikel di Maluku Utara (Malut). Keterangan Bahlil dibutuhkan keterkaitan dengan kasus dugaan dugaan suap dan perizinan proyek tambang yang menyeret Gubernur non-aktif Malut, Abdul Gani Kasuba.

"Kita sudah mulai mendiskusi person per person oleh pimpinan," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak kepada wartawan di gedung KPK, Rabu (6/3/2024).

Tanak menyebut wacana pemanggilan Bahlil memang baru dibicarakan antar pimpinan saja. Sementara itu, ketua sementara KPK, Nawawi Pomalongo tidak terlibat karena sedang di luar kota.

Hanya saja, kata Tanak, nantinya wacana untuk pemanggilan tersebut akan dibahas dalam forum.

"Ya, kita akan bahas nanti, terkait dengan hal itu nanti kita bahas begitu," ujar dia.

Pemanggilan Bahlil untuk diperiksa pertama digaungkan Anggota DPR RI Mulyanto. Dia mendesak KPK memeriksa Bahlil Lahadalia dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Dia diduga melakukan penyalagunaan wewenang dalam mencabut dan mengaktifkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di beberapa daerah.

"Keberadaan satgas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi juga tumpang tindih. Harusnya tugas ini menjadi domain Kementerian ESDM karena UU dan Kepres terkait usaha pertambangan ada di wilayah kerja Kementerian ESDM bukan Kementerian Investasi," tutur Mulyanto kepada wartawan.