Habiburokhman Gerindra: Tak Perlu Hak Angket, Bisa Raker Saja

Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman di rumah duka Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono, Kamis (20/7/2023). Bambang Kristiono meninggal dunia di Makassar saat melakukan kunjungan kerja. (Nur Habibie/Merdeka.com) — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman (Nur Habibie/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku, hasil komunikasinya dengan rekan lintas fraksi di DPR, mayoritas tidak ingin ada hak angket, dan menghormati pemenang Pilpres 2024.

“Komunikasi yang banyak kami jalin seperti itu, bahwa yaudahlah sudah ada pemenangnya, apalagi sih dipersoalkan, banyak undang-undang belum kita bahas,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3/2024).

Habiburokhman menilai, sisa waktu sebelum masa akhir jabatan DPR, lebih baik digunakan membahas RUU daripada hak angket.

“Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal, atau dalam konteks pengawasan mungkin lebih maksimal,” kata Habiburokhman.

Menurutnya, ada alternatif lebih baik selain hak angket, yakni rapat kerja untuk membahas dugaan pelanggaran Pemilu.

“Bisa saja gak perlu hak angket, tetapi dibahas di raker-raker bidang pengawasan, komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, tetap saja aspirasi masyarakat kan soal dugaan kecurangan bisa disampaikan,” pungkasnya.

2 dari 3 halaman

NasDem Lanjutkan Hak Angket

Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni memastikan partainya akan melanjutkan hak angket DPR, meskipun nanti parpol lain mundur atau membatalkan rencana.

“NasDem sesuai dengan arahan ketua umum, kemarin pak Sugeng udah ngomong akan tetap melanjutkan hak angket sekalipun PDIP gak ikut,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3/2024).

Sahroni meminta parpol pendukung paslon 02 tidak perlu takut ataupun anti dengan rencana hak angket. Ia menyebut hak angket untuk memuaskan kekalhawatiran masyarakat dan bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.

“Kalau enggak ada apa-apa ya kenapa mesti takut. Wong yang diangkat itu adalah terkait dengan hasil pemilu yang dinodai dengan banyak kali dinamika terjadi di masyarakat. Itu tujuannya, tidak ada tujuan lari ke pemakzulan,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Baik Bagi Legitimasi Pemilu 2024

Menurutnya, hak angket justru baik karena akan menjadi legitimasi bagi hasil Pemilu 2024

“Kita mengajak mereka partai yang menolak hak angket yang mendukung 02 misalnya ,kenapa enggak? Ayok go a head, orang untuk penyelidikan kok, ini untuk legitimasi kekuatan pemenangan dari hasil quick count,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta Parpol tidak perlu khawatir dan justru sepakat dan melakukan segera dan secara terbuka.

“Kalau itu baik kenapa enggak? Masyarakat lebih seneng kalau ini penyelidikannya lebih terbuka di DPR wah itu jempol gua kalau semua nya ikut dalam itu,” pungkasnya.