Berkas 7 PPLN Tersangka Kecurangan Pemilu di Kuala Lumpur Sudah Lengkap, Segera Sidang

Pemalsuan data itu dilakukan secara sistematis oleh para tersangka. Diawali penerbitan berita acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258.

Namun dari hasil DPT yang telah disusun oleh PPLN tidak sesuai, karena setelah dipastikan melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) hanya terdapat 64.148 pemilih di Kuala Lumpur.

"Yang telah dilakukan coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk pemilihan tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur," tuturnya.

Tetapi terjadinya selisih ratusan ribu antara data DPT dengan hasil coklit terjadi, karena ketidaksesuaian PPLN dalam menjalankan tugas. Bahkan, ada dugaan penentuan ratusan ribu DPT itu dilakukan atas persentase kesepakatan lobi-lobi perwakilan partai politik.

"Daftar Pemilih Tetap dan Data Pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan," kata Djuhandani.

"Hanya berdasarkan perhitungan persentase dari kesepakatan lobi-lobi dengan perwakilan partai politik," tambahnya.

Akibat tindakan tersebut, ketujuh PPLN disangkaan sesuai Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, pemungutan suara di Kuala Lumpur mengalami masalah, khususnya yang menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memastikan pihaknya sudah menyisir akar masalah dengan mengambil langkah menonaktifkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur.

"Yang pertama kami sudah menonaktifkan atau memberhentikan sementara 7 anggota PPLN," kata Hasyim saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Hasyim beralasan, tindakan tersebut diambil karena ditemukan problem dalam tata kelola pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Sehingga, pada pemungutan suara ulang, KPU RI akan mengambil alih langsung prosesnya.

"KPU Pusat akan ambil alih. Jadi nanti ada beberapa anggota KPU Pusat yang kita tugaskan untuk melaksanakan ini dan kemudian didukung oleh tim sekretariat jenderal," jelas Hasyim.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com