Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Nasdem DPR, memastikan komitmen menggunakan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024, meski tidak menyampaikan pada Paripurna DPR, Selasa (5/3/2024).
"Sampai saat ini kita komitmen dan mendukung menjadi bagian dari hak angket," kata Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari (Tobas) dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024)
Baca Juga
Terkait tidak bersuara saat rapat paripurna DPR, Tobas menekankan mekanisme pengajuan hak angket bukan di paripurna. Ia menyatakan, Nasdem sudah resmi akan mengajukan angket dan tak perlu menguang-ulang pernyataan sikap.
Advertisement
"Sudah kita sampaikan melalui sikap partai yang disampaikan Sekjen Partai Nasdem di DPP Nasdem, bersama Sekjen PKB dan PKS, sehingga kita merasa tidak perlu mengulangnya di dalam paripurna. Jadi, ketika kemarin kita tidak interupsi itu bukan berarti kita tidak komitmen atau tidak lagi mendukung," papar Tobas.
Mekanisme pengajuan hak angket, lanjut Tobas, yakni mempersiapkan bahan landasan untuk pengajuan hak angket disertai tandatangan anggota DPR lintas fraksi. Hal ini, sedang dipersiapkan oleh Fraksi NasDem.
"Jadi, keliru kalau menganggap kita tidak komit, ya kita memahami bahwa mekanisme bukan melalui interupsi, interupsi itu kan penyampaian aspirasi yang didapat dari masyarakat. Lebih konkretnya kita akan segera mempersiapkan syarat-syarat hak angket ini," ujarnya.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 13 Masa Persidangan IV di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 5 Maret 2024, sejumlah anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PDI-P mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Namun, pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak merespons usulan tersebut saat paripurna dengan dalih ada mekanisme untuk pengajuan hak angket, sehingga interupsi soal angket saat itu hanya ditampung saja.
Nasdem soal Hak Angket: Kita Sedang Siapkan Tanda Tangan dari Setiap Anggota Fraksi
Anggota DPR Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan, tak perlu diragukan sikap Partai Nasdem soal hak angket. Sebab, pihaknya tengah menyiapkan tanda tangan dari para anggota fraksinya.
"Kalau Partai NasDem sejauh ini kita siap dan akan menjadi bagian dari hak angket. yang paling penting kan konkritisasinya saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan tanda tangan dari setiap anggota fraksi Partai NasDem. sehingga tidak perlu diragukan lah posisi dari Partai NasDem," kata pria yang akrab disapa Tobas, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Lebih lanjut, dia menyebut, jika hak angket tak bisa hanya dari Partai Nasdem saja. Sehingga, pihaknya tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator.
"Masalahnya kan ini harus melibatkan lintas fraksi, dan kita juga menghormati PDI Perjuangan sebagai inisiatornya," ujar dia.
"Oleh karena itu, selagi kita masih mempersiapkan diri, kita juga menunggu komunikasi dengan PDIP dan persiapan-persiapan dan bahan dokumen juga dari PDIP. setelah mereka siap dan kita sudah matangkan komujikasinya ya sesegera mungkin bisa berlanjut," sambung Tobas.
Tak hanya itu, Tobas menegaskan kembali jika Partai NasDem telah menyampaikan sikap untuk mengawal hak angket kepada Fraksi di DPR.
"Tapi yang jelas, tadi saya juga sudah konfirmasi kepada Sekretaris Fraksi, Kang Saan (Saan Mustofa), ya kita menyatakan kita siap mengawal ini (hak angket)" tuturnya.
"Cuman ya itu tadi butuh koordinasi komunikasi dan kebersamaan dengan fraksi-fraksi lain itu penting karena kita juga harus melakukan hak angket ini harus terukur jangan sampai kemudian tidak memiliki persiapan yang matang untuk melanjutkan langkah-langkah ini," imbuh Tobas.
Advertisement
Sahroni: Nasdem Tetap Lanjut Hak Angket, Sekalipun PDIP Batal
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni memastikan partainya akan melanjutkan hak angket DPR, meskipun nanti parpol lain mundur atau membatalkan rencana.
"Nasdem sesuai dengan arahan ketua umum, dan kemarin pak Sugeng udah ngomong akan tetap melanjutkan hak angket sekalipun PDIP enggak ikut," kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3/2024).
Sahroni meminta parpol pendukung paslon 02 tidak perlu takut ataupun anti dengan rencana hak angket. Ia menyebut hak angket untuk memuaskan dinamika di masyarakat dan bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau enggak ada apa-apa ya kenapa mesti takut. Wong yang diangkat itu adalah terkait dengan hasil pemilu yang dinodai dengan banyak kali dinamika terjadi di masyarakat. Itu tujuannya, tidak ada tujuan lari ke pemakzulan," kata dia.
Menurutnya, hak angket justru baik karena akan menjadi legitimasi bagi hasil Pemilu 2024
"Kita mengajak mereka partai yang menolak hak angket yang mendukung 02 misalnya, kenapa enggak? Ayok go a head, orang untuk penyelidikan kok, ini untuk legitimasi kekuatan pemenangan dari hasil quick count," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia meminta Parpol tidak perlu khawatir dan justru sepakat dan melakukan hal angket segera dan secara terbuka.
"Kalau itu baik kenapa enggak? Masyarakat lebih seneng kalau ini penyelidikannya lebih terbuka di DPR wah itu jempol gua kalau semua nya ikut dalam itu," pungkasnya.