Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Hingga Presiden Keluarkan Keppres Perpindahan ke IKN

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memberikan tanggapan terkait hilangnya status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI).

Menurutnya, Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih belum selesai dan saat ini sedang dalam tahap transisi. Heru menjelaskan bahwa masih ada waktu untuk proses transisi menuju DKJ.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa Jakarta telah kehilangan status DKI sejak 15 Februari 2024 sebagai dampak dari pengesahan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Baleg DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Supratman menjelaskan bahwa RUU DKI kehilangan statusnya sejak 15 Februari dan ini merupakan konsekuensi dari UU IKN. 

Supratman mengungkapkan bahwa saat ini Jakarta belum memiliki status resmi. Hal ini menjadi alasan mengapa Baleg DPR akan mempercepat pembahasan RUU DKJ untuk menjelaskan dengan jelas status Jakarta.

Supratman memastikan bahwa Jakarta tetap akan menjadi daerah dengan kekhususan tertentu, meskipun bukan lagi ibu kota negara.

"Kini DKI tidak memiliki status. Inilah yang membuat kita harus mempercepat. Pikiran-pikiran tentang kekhususan itulah yang menghasilkan gagasan, salah satunya berkaitan dengan Pasal 10. Karena DKI adalah daerah khusus. Selain kekhususannya dalam sektor ekonomi, keuangan, dan industri, ada juga hal-hal lainnya," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Baleg menargetkan agar pembahasan RUU DKJ dapat selesai dalam waktu paling lambat 7-10 hari ke depan.

"Kami ingin menyelesaikannya dalam waktu seminggu sampai 10 hari kerja, jika memungkinkan kita dapat melakukan rapat kerja besok. Karena DKI sudah kehilangan status," tambahnya.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka