Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Golkar Melli Darsa memandang bahwa Hari Perempuan Internasional menjadi momentum penting bagi partai politik untuk melindungi caleg perempuan dari persaingan yang penuh dengan dugaan permainan kotor dalam Pemilu 2024.
Pandangan ini muncul karena banyak caleg perempuan yang berkualitas berpotensi "hilang" dari daftar legislator terpilih untuk periode yang akan datang.
Baca Juga
"Sejarah perjuangan perempuan 1 abad lalu adalah hak untuk dapat memilih. Gerakan ini terus berevolusi sampai perempuan pun bisa di pilih. Tapi gerakan ini tidak boleh berhenti sampai disitu, gerakan ini harus sampai tahap ada kepastian perempuan intelektual dan berkualitas, duduk di legislatif. Dan ini jadi tanggungjawab penuh Parpol,"ujar Caleg Dapil III Jabar ini, 8 Maret 2024.
Advertisement
Melli mengajak pimpinan semua partai politik untuk memperhatikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh caleg perempuan selama proses kampanye.
Menurutnya, perempuan menghadapi tantangan yang lebih berat dari sisi psikologis, fisik, dan materi. Selain itu, pandangan patriarki dalam masyarakat seringkali menganggap laki-laki lebih layak menjadi pemimpin daripada perempuan.
"Distorsi sosial, politik, dan budaya ini terasa dalam arena politik di daerah pemilihan. Saya sendiri mengalaminya, terlebih lagi dengan dugaan permainan uang politik yang dapat memperkuat pandangan tersebut dan mengurangi kesempatan bagi perempuan. Partai politik tidak boleh diam atau membiarkan perempuan berjuang sendiri melawan semuanya ini," ujarnya.
Â
Parpol Perlu Intervensi
Melli menyatakan bahwa partai politik perlu melakukan intervensi dan menerapkan kebijakan progresif untuk menyelamatkan caleg perempuan berkualitas.
Oleh karena itu, di Hari Perempuan Internasional ini, Melli sekali lagi menyerukan perlunya tindakan afirmatif yang nyata untuk melindungi caleg perempuan. Pimpinan partai politik dapat membentuk tim untuk memeriksa laporan atau dugaan kecurangan yang terjadi pada suara caleg perempuan.
"Ketika terbukti kecurangan, tim dari internal partai jangan bertindak berdasarkan perolehan suara semata sehingga menjadi Pengadilan Kalkulator, tapi pada penilaian adanya niat yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang menyebabkan kerugian pada caleg perempuan harus ditindak tegas," tegasnnya.
Advertisement