Angka Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi Sisa 0,43%, Menko PMK Beri Apresiasi

Pemkab Banyuwangi. — Muhadjir Effendy saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Blimbingsari, Banyuwangi, Jumat (8/4/2024). (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Banyuwangi Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pasalnya, angka kemiskinan ekstrem turun dari 3,73% pada 2020 menjadi 0,99% di 2022 dan kini hanya 0,43% di tahun 2023.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut.

“Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43%. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12%,” ucapnya saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Blimbingsari, Banyuwangi, Jumat (8/4/2024).

Atas kinerja positif tersebut, Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp6,71 miliar. Bantuan itu ditujukan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di Banyuwangi.

Muhadjir juga mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif. Ia pun berharap agar Banyuwangi terus melakukan upaya progresif sehingga angka tersebut semakin bisa ditekan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa 0%, sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2024,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Penanganan Stunting yang Baik

muhadjir effendy. — Muhadjir Effendy saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Blimbingsari, Banyuwangi, Jumat (8/4/2024). (Foto: Istimewa)

Muhadjir juga menilai bahwa program penanganan stunting di Banyuwangi sangat baik dan sistematis dijalankan. Ia mengungkapkan, program penanganan stunting di Banyuwangi digerakkan dari akar rumput.

"Para kader (Posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi mereka. Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih baik pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan," ujarnya.

"Terkait bntuan pangan, merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan iklim dan krisis pangan. Saya berharap agar bantuan tersebut mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat," jelas Muhadjir.

Sebagai informasi, penerima bantuan pangan di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 Kg selama 6 bulan mulai Januari hingga Juni 2024.

(*)