AHY Jawab 'Nyinyiran' Usai Demokrat Gabung ke Kabinet Jokowi

Partai Demokrat memastikan saat ini pihaknya berada di barisan pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini setelah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kami sekarang berada di pemerintahan Pak Jokowi," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Andi menegaskan, jika pihaknya akan konsisten pada saat partainya berada di luar pemerintahan atau menjadi partai yang oposisi.

"Kami konsisten. Kalau kami di luar pemerintahan, ya kami oposisi. Kalau kami dalam pemerintahan, ya kami konsisten menjadi bagian dalam pemerintahan," tegas Andi.

"Bagi kami memang selama ini kami berada di luar pemerintahan, kami konsisten sampai pemilihan umum kami berada di luar pemerintahan, cuma sekarang kami berada di dalam pemerintahan kami juga akan konsisten," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN).

AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang juga diangkat Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut Hasto, masuknya AHY di kabinet Jokowi pada masa pemilu 2024 patut dipertanyakan. Hasto menduga langkah Jokowi ini sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan.

"Aneh, pemilu belum selesai terus-menerus dilakukan konsolidasi kekuasaan. Sepertinya ada rasa waswas, sehingga politik harus dikonsolidasikan dengan cara-cara seperti itu," kata Hasto usai menghadiri acara diskusi dengan tema "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).

Hasto mengutip kembali pernyataan sejumlah akademisi yang menyebut ada upaya pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara-suara kritis di parlemen.

"Suara para akademisi tadi itu membunuh berbagai suara-suara kritis karena bangunan kekuasaan dibangun dengan merger power yang ada di parlemen, kemudian menghilangkan suara-suara kritis," ujar Sekjen PDIP.

Padahal, kata Hasto, suara kritis sangatlah berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di alam demokrasi. Seharusnya, suara kritis itu dihadapi dan diselesaikan dengan cara yang sesuai.

"Ini seharusnya tidak boleh terjadi kalau kita mendengarkan kritik. Nah, itulah pentingnya tentang kedaulatan bangsa," ucap Hasto.